Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1997

Menemukan 189 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 42 Tahun 1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 46 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturaan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1998
  2. PP No. 16 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1996 Tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1997 Presiden Republik Indonesia
Mengubah :
  1. PP No. 2 Tahun 1996 tentang Kegiatan Perusahaan Yang Didirikan Dalam Rangka Penanaman Modal Asing Di Bidang Ekspor Dan Impor
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 31 Tahun 1997
Pembangunan Dan Pengusahaan Kilang Minyak Dan Gas Bumi Oleh Badan Usaha Swasta

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 19 Tahun 1997
Pajak Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah
Diubah dengan :
  1. PP No. 64 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah
Abstrak
Peraturan Daerah (PERDA) Kota Makassar No. 1 Tahun 1997
Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Penomoran Rumah/Bangunan Dalam Kotamadya Daerah Tingkat Ii Ujung Pandang

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1997
Penetapan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Dan Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Dan Daerah Transmigrasi

Kebijakan Pemerintah

Status Peraturan
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 4 Tahun 1986 tentang Penetapan Pulau Flores, Pulau Alor, Pulau Sumba, Dan Pulau Timor Wilayah Propinsi Nusa Tenggara Timur Sebagai Daerah Asal Transmigrasi
  2. KEPPRES No. 2 Tahun 1973 tentang Penetapan Beberapa Propinsi Sebagai Daerah Transmigrasi
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 1997
Ketransmigrasian

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. UU No. 29 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
Mencabut :
  1. UU No. 3 Tahun 1972 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Transmigrasi
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 1997
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelabuhan Indonesia III

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1997
Bumi Perkemahan Pramuka Dan Pengembangan Sumber Daya Pemuda Tien Soeharto

Pemuda dan Olah Raga

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 25 Tahun 1997
Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
Diubah dengan :
  1. UU No. 11 Tahun 1998 tentang Perubahan Berlakunya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan
Mencabut :
  1. UU No. 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja
  2. UU No. 3 Tahun 1958 tentang Penempatan Tenaga Asing
  3. UU No. 21 Tahun 1954 tentang Perjanjian Perburuhan antara Serikat Buruh dan Majikan
  4. UU No. 1 Tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang-Undang Kerja Tahun 1948 Nr. 12 dari Republik Indonesia untuk Seluruh Indonesia
Abstrak
Undang-undang (UU) No. 30 Tahun 1997
Perhitungan Anggaran Negara Tahun Anggaran 1995/96

APBN

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan