Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1997

Menemukan 189 peraturan dalam 0,006 detik

Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 1997
Statistik

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Mencabut :
  1. UU No. 7 Tahun 1960 tentang Stastistik
  2. UU No. 6 Tahun 1960 tentang Sensus
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1997
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Rangka Pengalihan Bentuk PT. Merpati Nusantara Airlines Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 30 Tahun 1978 tentang Pengalihan Penguasaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Merpati Nusantara Airlines Kepada Perusahaan Perseroan (Persero) P.T. Garuda Indonesia Airways
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 38 Tahun 1997
Pemberian Fasilitas Perpajakan Kepada Usaha Industri Tertentu

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perpajakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 1997
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek

Pasar Modal dan Perdagangan Berjangka Komoditi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Transaksi Penjualan Saham Di Bursa Efek
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1997
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bio Parma

BUMN Penanaman Modal dan Investasi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 18 Tahun 1997
Pengesahan Berne Convention For The Protection Of Literary And Artistic Works

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1997
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Diubah Dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1995

APBN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 18 Tahun 2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah
  2. KEPPRES No. 6 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1997
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 24 Tahun 1995 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  2. KEPPRES No. 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 49 Tahun 1997
Pengesahan Special Agreement For Submission To The International Court Of Justice Of The Dispute Between Indonesia And Malaysia Concerning Sovereignty Over Pulau Ligitan And Pulau Sipadan

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 16 Tahun 1997
Waralaba

Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perekonomian

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 42 Tahun 2007 tentang Waralaba
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 5 Tahun 1997
Pengesahan Convention On Registration Of Objects Launched Into Outer Space, 1975 (Konvensi Tentang Registrasi Benda-Benda Yang Diluncurkan Ke Antariksa, 1975)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan