Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 125 peraturan dalam 0,007 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1984
Pembentukan Kecamatan Bungaya di Kabupaten Daerah Tingkat II Gowa, Kecamatan Gempa di Kabupaten Daerah Tingkat II Pinrang, dan Kecamatan Tulallu di Kabupaten Daerah Tingkat II Polewali Mamasa dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 20 Tahun 1984
Dewan Standardisasi Nasional

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 7 Tahun 1989 tentang Dewan Standardisasi Nasional
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 21 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi

BUMN Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 25 Tahun 1991 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Telekomunikasi Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. PP No. 54 Tahun 1980 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 1974 Tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
  2. PP No. 36 Tahun 1974 tentang Perusahaan Umum Telekomunikasi
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 1984
Perusahaan Umum (Perum) Pos dan Giro

BUMN Telekomunikasi, Informatika, dan Internet

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 5 Tahun 1995 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Pos Dan Giro Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Mencabut :
  1. PP No. 9 Tahun 1978 tentang Perusahaan Umum Pos Dan Giro
  2. PP No. 29 Tahun 1965 tentang Pendirian Perusahaan Pos Dan Giro
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 45 Tahun 1984
Penetapan Propinsi Timor Timur Sebagai Wilayah Pembangunan Pemukiman Transmigrasi

Kependudukan dan Perkawinan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 66 Tahun 1984
Pengesahan Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea On Border Arrangents

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 39 Tahun 1990 tentang Pengesahan Basic Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of Papua New Guinea On Border Arrangements
Mencabut :
  1. KEPPRES No. 6 Tahun 1980 tentang Mengesahkan "Persetujuan Dasar Antara Pemerintah Republik Indonesia Dan Pemerintah Papua Nugini Tentang Pengaturanpengaturan Perbatasan", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah Republik Indonesia Dan Delegasi Pemerintah Papua Nugini, Yang Telah Ditandatangani Di Jakarta Pada Tanggal 17 Desember 1979, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 9 Tahun 1984
Penetapan Jalan Pintas Serang Dan Jalan Pintas Ciujung Menjadi Jalan Tol Serta Penetapan Besarnya Tol

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1988 tentang Penetapan Besarnya Tol Dan Langganan Tol Pada Beberapa Jalan Tol Dan Jembatan Tol
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 8 Tahun 1984
Penetapan Besarnya Langganan Tol Untuk Penggunaan Jembatan Tol Sungai Kapuas Dan Jembatan Tol Sungai Landak Pontianak, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semarang

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. KEPPRES No. 37 Tahun 1984 tentang Perubahan Tarif Tol Dan Langganan Tol Pada Jembatan Tol Sungai Kapuas, Pontianak, Jembatan Tol Sungai Tello Lama, Ujung Pandang, Jalan Layang Tol Wonokromo, Surabaya, Dan Jalan Tol Srondol - Jatingaleh, Semarang
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 3 Tahun 1984
Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Yang Dirubah Munas Kedua 1983

Kepegawaian, Aparatur Negara Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 27 Tahun 1989 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 18 Tahun 1984
Olahraga Profesional

Pemuda dan Olah Raga

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 63 Tahun 1971 tentang Olahraga Professional
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan