Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1980

Menemukan 161 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1980
Dana Jaminan Reboisasi Dan Permudaan Hutan Areal Hak Pengusahaan Hutan

Kehutanan dan Perkebunan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 31 Tahun 1989 tentang Dana Reboisasi
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 51 Tahun 1980
Pemberian Tugas Kepada Menhankam/Panglima ABRI untuk Membina dan Mengelola Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer Ketatanegaraan, Kenegaraan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 1980
Mengesahkan "Basic Agreement On ASEAN Industrial Project"; "Suplementary Agreement To The Basic Agreement On ASEAN Industrial Projects ASEAN Urea Project (Indonesia)", Sebagai Hasil Perundingan Antara Delegasi Pemerintah-Pemerintah Republik Indonesia, Malaysia, Republik Philipina, Republik Singapura Dan Kerajaan Thailand (Negara-Negara Anggota ASEAN), Yang Telah Ditandatangani Di Kula Lumpur Pada Tanggal 6 Maret 1980, Sebagaimana Terlampir Pada Keputusan Presiden Ini

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1980
Team Pengembangan Industri Pertahanan Keamanan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 56 Tahun 1989 tentang Pembentukan Dewan Pembina Industri Strategis
  2. KEPPRES No. 59 Tahun 1983 tentang Pembentukan Dewan Pembina Dan Pengelola Industri-Industri Strategis Dan Industri Hankam
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 48 Tahun 1980
Perincian Anggaran Belanja Negara Rutin Tahun Anggaran 1980/1981

APBN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 48 Tahun 1980
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1974 Tentang Hak Keuangan/Administratif Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 9 Tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dan Bekas Kepala Daerah/Bekas Wakil Kepala Daerah Serta Janda/Dudanya
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 34 Tahun 1980
Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Dalam Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Pelayaran Nasional Indonesia

BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1980
Jalan

Lalu Lintas, Jalan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 60 Tahun 1980
Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1970 Tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Status Peraturan
Mengubah :
  1. KEPPRES No. 61 Tahun 1970 tentang Pembentukan Dewan Daerah Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 25 Tahun 1980
Penetapan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 61 Tahun 1984 tentang Pengesahan Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Legiun Veteran Republik Indonesia
Mencabut :
  1. Keppres No. 188 Tahun 1968
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan