PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1975

Menemukan 85 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Diubah dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1995 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985
  2. UU No. 2 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975
Mengubah
  1. UU No. 16 Tahun 1969 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Undang-undang (UU) No. 4 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1999 tentang Pemilihan Umum
Diubah dengan
  1. UU No. 1 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975 dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1980
  2. UU No. 2 Tahun 1980 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1975
Mengubah
  1. UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilihan Umum Anggota-Anggota Badan Permusyawaratan/Perwakilan Rakyat
Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Partai Politik dan Pemilu
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 2 Tahun 1999 tentang Partai Politik
Diubah dengan
  1. UU No. 3 Tahun 1985 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975 tentang Partai Politik dan Golongan Karya
Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1975
• Berlaku mulai 50 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 2 Tahun 1974 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1974/1975
Undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
APBN
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 5 Tahun 1976 tentang Tambahan dan Perubahan atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1975/1976
Peraturan Pemerintah (PP) No. 29 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 7 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan II Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan IX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara II
Mencabut
  1. PP No. 4 Tahun 1970 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan Sawit Sebarang
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 27 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 26 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. UU No. 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Cimahi
Download file:
Peraturan Pemerintah (PP) No. 25 Tahun 1975
• Berlaku mulai 49 tahun yang lalu
BUMN Penanaman Modal dan Investasi Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan