PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1963

Menemukan 348 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 37 Tahun 1963
Perubahan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1958

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 18 Tahun 1958 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir (Undang-Undang No. 1 Tahun 1958, Lembaran-Negara No. 2 Tahun 1958)
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 1963
Penunjukan Badan-Badan Hukum yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 38 Tahun 1963
Perubahan Keputusan Presiden No. 534 Tahun 1961

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1963
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 38)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Filmorderning 1940 Stbl. 1940 No. 539) (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 64)
Mengubah :
  1. PP No. 7 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 39 Tahun 1963
Penyelenggaraan Sidang Pleno Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Ke 2

Administrasi dan Tata Usaha Negara Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1963
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Veem Milik Belanda

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 40 Tahun 1963
Pengangkatan Mohamad Djoeana Koesoemahardja S.H. Dan Hertatijanto S.H. Sebagai Direktur Bank Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1963
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 175 Tahun 1961 (Lembaran Negara Tahun 1961 No. 200) Tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Perintis

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Mencabut :
  1. PP No. 165 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur I
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 41 Tahun 1963
Pengangkatan Hutomo Supardan Sebagai Direktur Bank Pembangunan Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 96 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan