PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1963

Menemukan 348 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 210 Tahun 1963
Pemberhentian Armunanto Dari Keanggotaan Dewan Pertimbangan Agung Dan Mengangkat Karim D.P Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil Dari Golongan Cendikiawan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 68 Tahun 1963
Pemberhentian Dengan Hormat Deputy Dan Anggota Badan Penguasa Perang Tertinggi

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1963
Pengangkatan A Mononutu Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung Wakil Dari Golongan Cendikiawan

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1963
Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Negara Aneka Tanaman

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 14 Tahun 1968 tentang Pendirian Perusahaan Negara Perkebunan (Aneka Tanaman Negara)
Mencabut :
  1. PP No. 172 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VIII
  2. PP No. 171 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VII
  3. PP No. 170 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Timur VI
  4. PP No. 163 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah IV
  5. PP No. 156 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat III
  6. PP No. 155 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Barat II
  7. PP No. 148 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara VI
  8. PP No. 145 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Sumatera Utara III
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 1963
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA KERETA API

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 61 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Usaha Perusahaan Negara Kereta Api Menjadi Perusahaan Jawatan (Perjan)
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 165 Tahun 1963
Pemberian Amnesti Dan Abolisi Kepada Gerombolan Ibnu Hajar Yang Melapor Sampai Tanggal 17 Agustus 1963

Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1963
Nasionalisasi Perusahaan-Perusahaan Veem Milik Belanda

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 35 Tahun 1963
Penetapan KH. Zainul Arifin Sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 25 Tahun 1963
Pemberian Perbaikan-Penghasilan/Penghasilan-Peralihan Kepada Bekas Anggota Militer Serta Janda dan Anak Yatim-Piatunya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 118 Tahun 1963
Penambahan Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan