PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1963

Menemukan 348 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 221 Tahun 1963
Pengerahan Potensi Alat Polisionil Di Laut

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 16 Tahun 1963
Pemberian Kuasa Kepada Menteri Pertama Untuk Menandatangani Pengesahan Peraturan Daerah Dan Pensiun

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 8 Tahun 1963
Pemasukan Daerah Tingkat II Kepulauan Riau Ke Dalam Daerah Pabean Indonesia

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 7 Tahun 1964 tentang Pemungutan Bea-Bea, Cukai-Cukai Dan Sumbangan-Sumbangan Wajib Pajak Istimewa (Swi) Di Daerah Tingkat II Kepulauan Riau
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 20 Tahun 1963
Pemberian Fasilitas Bagi Proyek-Proyek yang dibiayai dengan Kredit Luar Negeri Atas Dasar "Production Sharing"

Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 231 Tahun 1963
Pembentukan Staf Delegasi Wakil Indonesia Dalam Perundingan Di Konferensi GANEFO I Tahun 1963

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 55 Tahun 1963
Biaya Tambahan Bencana Alam Nasional di Kalimantan Barat

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. KEPPRES No. 332 Tahun 1965 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 1961, Keputusan Presiden Nomor 44, dan Keputusan Presiden Nomor 55 Tahun 1963 Tentang Bencana Alam Nasional
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 83 Tahun 1963
Pengangkatan F.J. Tumbelaka Sebagai Gubernur Sulawesi Utara Tengah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 54 Tahun 1963
Perhimpunan Theosofi Cabang Indonesia PTTI Sebagai Organisasi Terlarang

Ketatanegaraan, Kenegaraan Kebijakan Pemerintah

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 4 Tahun 1963
Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, No. 211 Tahun 1961 dan No. 212 Tahun 1961

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Struktur Organisasi

Status Peraturan
Mengubah :
  1. PP No. 212 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Perancang Nasional
  2. PP No. 211 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
  3. PP No. 208 Tahun 1961 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementa
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 2 Tahun 1963
Penugasan Maladi Ke Sidang Ekscekutive Committee Di Kairo

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan