Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1963

Menemukan 348 peraturan dalam 0,013 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1963
Penambahan Wilayah Kuasa Pertambangan Perusahaan Negara Pertambangan Minyak Dan Gas Nasional

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 239 Tahun 1963
Penugasan Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri Ke Bangkok

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 98 Tahun 1963
Pengangkatan A. Wiriadinata Sebagai Anggota Dewan Pertimbangan Agung

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Abstrak
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 1 Tahun 1963
Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan-Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasil Tembakau Dari Perusahaan-Perusahaan itu Kedalam Peredaran Bebas (Disempurnakan)

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 4 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 1963 tentang Pelunasan Cukai Tembakau Oleh Perusahaan Hasil Tembakau Dan Pengeluaran Hasil-Hasiltembakau Dari Perusahaan-Perusahaan Itu Ke Dalam Peredaran Bebas (Lembaran Negara Tahun 1963 no. 11)menjadi Undang-Undang
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 1963
Memasukan Pelabuhan Tjilatjap Kedalam Daerah Hukum Penguasa Perang Daerah Maritiem Surabaja

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 269 Tahun 1963
Pengangkatan Sudiarso Kolonel Laut Sebagai Pembantu Menteri Perhubungan Laut Urusan Khusus Perusahaan-Perusahaan Negara

Kepegawaian, Aparatur Negara Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 1963
Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 No. 38)

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pariwisata dan Kebudayaan

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 24 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1963 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1954 Tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 Tentang Mengubah Peraturan Film 1940 (Filmorderning 1940 Stbl. 1940 No. 539) (Lembaran Negara Tahun 1963 No. 64)
Mengubah :
  1. PP No. 7 Tahun 1954 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 1951 (Lembaran-Negara No. 38 Tahun 1951) Tentang Mengubah Peraturan Film Tahun 1940 (Filmverordening 1940. Staatsblad 1940 No. 539)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 12 Tahun 1963
Penugasan Subandrio Ke India

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 14 Tahun 1963
Pemberian Bantuan Berupa Uang dan Pakaian Kepada Guru

Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 1963
Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara

Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Pangan, Pertanian dan Peternakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 75 Tahun 1971 tentang Pembubaran Badan Pimpinan Umum Perusahaan Mekanisasi Pertanian Negara Dan Perusahaan-Perusahaan Negara Dalam Lingkungannya
Mencabut :
  1. PP No. 32 Tahun 1961 tentang Pendirian Badan Pimpinan Umum Perusahaan Pertanian Negara
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan