Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1961

Menemukan 877 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 230 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Pelabuhan Daerah VI

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 7 Tahun 1961
Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk Dinas-Dinas Sipil
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara "Virama Karya"

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 38 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara PN Virama Karya Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 154 Tahun 1961
Mengesahkan Peraturan Daerah Tentang Pengadaan Pajak Pendaftaran Perusahaan Di Daerah Tingkat II Banyuwangi

Pajak dan Retribusi Daerah Perpajakan

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 236 Tahun 1961
Memperpanjang Waktu Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1952 (Lembaran-Negara Tahun 1952 Nomor 72) Mengenai Penunjukan Daerah Indonesia Dimana Uang Asing Dapat Diterima Sebagai Alat Pembayaran Yang Sah Dengan Menyampaikan Alat Pembayaran Indonesia Yang Sah

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 609 Tahun 1961
Pewarganegaraan (Naturalisasi) Jo Kim Fah (Yang Chang Hwa)

Kewarganegaraan dan Imigrasi

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 211 Tahun 1961
Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 20 Tahun 1967 tentang Mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Jernderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara
  2. PERPRES No. 44 Tahun 1964 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan Pemerintah Nomor 211 Tahun 1961, Tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota Dan Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik Indonesia
  3. PP No. 4 Tahun 1963 tentang Perubahan dan Tambahan Peraturan-Peraturan Pemerintah No. 208 tahun 1961, No. 211 Tahun 1961 dan No. 212 Tahun 1961
Mencabut :
  1. PP No. 59 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Wakil Ketua, Anggota dan Sekretaris Jenderal/Sekretaris Dewan Pertimbangan Agung Sementara Republik
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 249 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi Sementara Perusahaan Negara Air Eka Jaya

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 161 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Perkebunan Negara Kesatuan Jawa Tengah II

Kehutanan dan Perkebunan Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 1 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Perkebunan Gula Negara
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 110 Tahun 1961
Pendirian Perusahaan Negara Menunda Kapal Tundabara

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Transportasi Darat/Laut/Udara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 35 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Bahtera Adhiguna Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Diubah dengan :
  1. PP No. 15 Tahun 1971 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 110 Tahun 1961 Tentang Pendirian P.N. Menunda Kapal Tundabara (L.N. Tahun 1961 No. 134)
Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan