Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

Menemukan 340 peraturan dalam 0,006 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 115 Tahun 1957

Pengangkatan Menteri

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.115 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 1957

Pengeluaran Surat Perbendaharaan untuk Tahun 1957

Perbankan, Lembaga Keuangan Perekonomian

Status Peraturan

Diubah dengan :

PP No. 54 Tahun 1957 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 55 Tahun 1957) Tentang Pengeluaran Surat Perbendaharaan Untuk Tahun 1957

Download :
PP No. 021 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 3 Tahun 1957

Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 3 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pemberian- Kuasa- Kepada- Menteri- Keuangan- Untuk- Mengambil- Uang -Muka- Pada- Bank- Indonesia- Lebih- Daripada -Batas- Yang- Ditetapkan -Dalam -Pasal- 19 -Ayat 2- Undang-Undang- Pokok- Bank -Indonesia -1953 -(Undang-Undang No. 11 -Tahun 1953-); (Lembaran-Negara- Tahun-1953 -No. 40)

1957

Undang-undang (UU) NO. 3, LN. 1957 No. 16, TLN NO. 1167, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pemberian Kuasa Kepada Menteri Keuangan Untuk Mengambil Uang Muka Pada Bank Indonesia Lebih Daripada Batas Yang Ditetapkan Dalam Pasal 19 Ayat 2 Undang-Undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-Undang No. 11 Tahun 1953); (Lembaran-Negara Tahun 1953 No. 40)

ABSTRAK:

bahwa, berhubung dengan penyusunan anggaran tahun 1956 yangmenyatakan kekurangan sebesar Rp 1.800,-juta dan karena hutangnegara kepada Bank Indonesia sudah meningkat sampai bulat Rp 4.494juta pada 1 Januari 1956, dianggap perlu mengambil tindakan, agarsupaya Menteri Keuangan diperbolehkan mengambil uang muka padaBank Indonesia lebih daripada batas yang ditetapkan dalam Pasal 19 ayat(2) Undang-undang Pokok Bank Indonesia 1953 (Undang-undangNomor11 tahun 1953, Lembaran Negara tahun 1953 Nomor 40)
Pasal 89 dan Pasal 111 Undang-undang Dasar Sementara RepublikIndonesia
Menteri Keuangan diberi kuasa, untuk membiayai anggaran belanja tahun1956, mengambil uang muka pada Bank Indonesia lebih daripada batasyang ditetapkan dalamPasal 19 ayat (2) Undang-undang Pokok BankIndonesia 1953, sampai jumlah sedemikian, hingga hutang Pemerintahpada Bank tersebut dalam tahun 1956 berjumlah sebesar besarnya Rp6.700 juta, dengan ketentuan, bahwa jumlah maksimum itu dapatdikurangi dengan hasil-hasil tindakan-tindakan baru yang akan diambiloleh Pemerintah dalam tahun 1956

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1956.
-
-
5

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 50 Tahun 1957

Pengesahan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tentang Penetapan Berlakunya Mutatis Mutandis Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1952 Tentang Daftar Pernyataan Kecakapan Pegawai Negeri

Kepegawaian, Aparatur Negara

Download :
Keppres No.50 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 42 Tahun 1957

Penyerahan Kembali Mandat Kabinet Ali Sastroamidjojo

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download :
Keppres No.42 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 58 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 58 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian- IBW IX- Pelabuhan- Belawan- Dari -Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 58, LN. 1957 No. 133, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW IX (Pelabuhan Belawan) dari Anggaran Republik Indonesiauntuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan padalampiran-lampiran undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 46 Tahun 1957

Penetapan Bagian XII (Kementrian Sosial) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 46 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 1957

Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1957 (Lembaran Negara No. 85 Tahun 1957) Tentang Dasar-Dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-Anggota Dewan Pemerintah Daerah

Partai Politik dan Pemilu Pemilihan Umum Daerah, DPRD, Pemilihan Kepala Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PP No. 32 Tahun 1957 tentang Dasar-Dasar Pemilihan dan Penggantian Anggota-Anggota Dewan Pemerintah Daerah

Download :
PP No. 36 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 48 Tahun 1957

Penetapan Bagian XIV (Kementrian Agama) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 48 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 149 Tahun 1957

Penolakan Banding Ny. Tan Halian Atas Trayek Angkutan Barang

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.149 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1957

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 29 April 1957.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal .