PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1954

Menemukan 229 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 176 Tahun 1954
Pembebanan Ganti Rugi Kepada M. Jatim

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 177 Tahun 1954
Pengangkatan Menteri Kehakiman Ad Interim

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 179 Tahun 1954
Uang Sidang Anggota Panitia Perancang Peraturan Gaji Pegawai Negeri

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 180 Tahun 1954
Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta Raya

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 182 Tahun 1954
Pembebanan Ganti Rugi Kepada Otong Bin Djatman

Penyelesaian Kerugian Negara dan Daerah

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 183 Tahun 1954
Pengesahan Peraturan Daerah Kota Makasar

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 184 Tahun 1954
Pengiriman Delegasi Republik Indonesia ke Sidang Perserikatan Bangsa-Bangsa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 185 Tahun 1954
Delegasi Pemerintah Republik Indonesia ke Ottawa

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 186 Tahun 1954
Pengesahan Peraturan Daerah Kotapraja Jakarta

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 187 Tahun 1954
Pengesahan Keputusan Gubernur Sumatera

Administrasi dan Tata Usaha Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan