Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1952

Menemukan 191 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1952
Penunjukan Pengadilan Tentara Di Yogyakarta Untuk Mengadili Pemberontakan Militer Di Makasar

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 5 Tahun 1952
Pembebasan Bea-Masuk untuk Barang-Barang Berupa Kiriman-Kiriman Hadiah yang Bertujuan Kesejahteraan Rohani Penduduk, Maksud Amal atau Kebudayaan

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Pariwisata dan Kebudayaan

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 1952
Perubahan Berselang dari Jumlah Opsenten atas Beberapa Pos dari Tarip Bea-Bea Masuk

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan Informasi, Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan
Mengubah :
  1. UU No. 11 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) Atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1952 (Undang-Undang Darurat Nr 4 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang
  2. UU No. 10 Tahun 1952 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Tambahan Pokok Bea (Opsenten) atas Bea-Bea Masuk Selama Tahun 1951 (Undang-Undang Darurat Nr 39 Tahun 1950) Sebagai Undang-Undang
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 246 Tahun 1952
Penetapan Prof. Drs. Radioputro dan. Prof. Drs. Sarjono Sebagai Pegawai Negeri Tetap

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 242 Tahun 1952
Pengangkatan Mr. Wirjono Projodikoro Sebagai Ketua Mahkamah Agung

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Undang-undang (UU) No. 6 Tahun 1952
Penetapan “Undang-undang Nr 6 Tahun 1951 Untuk Mengubah “Grondhuur Ordonantie” (Stbl 1918 Nr 88) Dan “Vorstenlandsch Grondhuurreglement” (Stbl 1918 Nr 20)” Sebagai Undang-Undang

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 Tahun 1952
Pemberian Tunjangan-Kemahalan-Daerah Dan Tunjangan-Keluarga Kepada Penerima Pensiun Dan/Atau Tunjangan Yang Bersifat Pensiun

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Status Peraturan
Diubah dengan :
  1. PP No. 36 Tahun 1954 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 1952 yang Mengenai Batas Tertinggi Jumlah Pokok Pensiun dan Tunjangan Kemahalan Daerah Serta Tunjangan Keluarga (Lembaran-Negara Tahun 1952 No. 77)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 41 Tahun 1952
Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negera Diluar Lingkungan Jabatan Yang Dipangkunya.

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 4 Tahun 1976 tentang Pegawai Negeri Yang Menjadi Pejabat Negara
Diubah dengan :
  1. PP No. 18 Tahun 1960 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran Negara Tahun 1952 No. 63) Tentang Kedudukan Pegawai Negeri Selama Menjalankan Sesuatu Kewajiban Negara di luar Lingkungan Jabatan yang dipangkunya
  2. PP No. 37 Tahun 1956 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1952 (Lembaran-Negara No. 63 Tahun 1952)
Mencabut :
  1. PP No. 15 Tahun 1950 tentang Biro Demobilisasi Nasional
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 224 Tahun 1952
Pengangkatan Nona Prof. Dr. B. Polak Sebagai Guru Besar Pada Universitas Indonesia

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pendidikan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 243 Tahun 1952
Pengangkatan Mr. Satochip Kartanegara Sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan