PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1950

Menemukan 289 peraturan dalam 0,007 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 116 Tahun 1950
Pengangkatan Mr. Dr. Koesoemahatmadja Menjadi Ketua Mahkamah Agung Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Undang-undang (UU) No. 9 Tahun 1950
Penetapan Tarip Padjak Pendapatan untuk Tahun 1950

Perpajakan

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1950
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 32 Tahun 1949 Tentang Penghargaan Pemerintah Terhadap Pelajar Yang Telah Berbakti

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Pendidikan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 8 Tahun 1952 tentang Pemberhentian Dari Pekerjaan Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dari Jabatan Negeri Sambil Menunggu Keputusan Lebih Lanjut Bagi Pegwai Negeri Sipil
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 140 Tahun 1950
Penggabungan Daerah Kota Waringin Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Undang-undang (UU) No. 2 Tahun 1950
Penerbitan Lembaran Negara dan Berita Negara RIS dan tentang Mengeluarkan, Mengumumkan dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Federal dan Pengumuman Pemerintah

Administrasi dan Tata Usaha Negara

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 167 Tahun 1950
Penetapan Kedudukan Dan Gaji Sementara Mr. Marya Ulfah Santoso Selaku Sekretaris Perdana Menteri Republik Indonesia

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan