Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1950

Menemukan 289 peraturan dalam 0,002 detik

Undang-undang Darurat No. 20 Tahun 1950
Pemerintahan Jakarta Raya

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan
Ditetapkan dengan :
  1. UU No. 1 Tahun 1956 tentang Penetapan "Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Serikat No.20 Tahun 1950 (Lembaran-Negara No.31 Tahun 1950) Tentang Pemerintahan Jakarta Raya" Sebagai Undang-Undang *)
Abstrak
Undang-undang Darurat No. 6 Tahun 1950
Pembentukan Jabatan Gubernur Militer Ibukota

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UUDrt No. 33 Tahun 1950 tentang Mencabut Kembali Undang-Undang Darurat Nr. 6 Tahun 1950 (Lembaran-Negara Nr 7)
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 168 Tahun 1950
Pengangkatan Hakim Opsir Pada Mahkamah-Mahkamah Tentara Di Djawa Dan Madura

Hukum Acara dan Peradilan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 144 Tahun 1950
Pemberhentian Sultan Hamid II Sebagai Menteri Negara Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1950
Pembebasan Perdana Menteri Drs. Mohammad Hatta Dalam Melaksanakan Tugas Presiden

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 161 Tahun 1950
Pengangkatan Mr. Sumitro Reksodiputro Sebagai Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Pengarahan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Undang-undang Darurat No. 31 Tahun 1950
Pemungutan Bea Cukai Berat-Barang

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UUDrt No. 8 Tahun 1952 tentang Menambah dan Mengubah Undang-Undang Pelabuhan-Berat-Barang (Goederengeld Ordonnantie) Beserta Peraturan Uang-Berat-Barang (Algemeen Goederengeld Reglement)
Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun 1950
Penetapan Peraturan Sementara Tentang Gaji, Biaya Perjalanan, Biaya Penginapan Dan Lain-Lain Tunjangan Bagi Wakil Presiden Republik Indonesia

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. UU No. 11 Tahun 1959 tentang Kedudukan Keuangan Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Yang Menjalankan Pekerjaan Jabatan Presiden Republik Indonesia
Diubah dengan :
  1. PP No. 37 Tahun 1952 tentang Peraturan Sementara Penetapan Gaji Pokok Presiden, Wakil Presiden, Perdana Menteri, Wakil-Perdana Menteri Dan Para Menteri Republik Indonesia
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 117 Tahun 1950
Pengangkatan Mr. Satochid Karnegara Menjadi Anggota Mahkamah Agung Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 164 Tahun 1950
Pengangkatan Haji Abdul Salim CS, Sebagai Pegawai Tinggi Yang Diperbantukan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan