PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 1950

Menemukan 289 peraturan dalam 0,015 detik

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 5 Tahun 1950
Pembentukan Propinsi Sumatera Utara
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 113 Tahun 1950
Pembubaran Negara Pasundan Serta Menggabungkan Wilayahnya Pada Republik Indonesia

Teritorial Indonesia

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 160 Tahun 1950
Pernyataan Keadaan Darurat Perang Bagi Karesiden Sulawesi Selatan Mulai Tanggal 26 April 1950

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 35 Tahun 1950
Pengangkatan Haji Mohammad Rasjidi Sebagai Duta Luar Biasa Dan Berkuasa Penuh Pada Sri Baginda Raja Farouk I

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 162 Tahun 1950
Pemotongan Gaji P.J. SCHALKX, TD, ND, Administrateur 3E KL Diperbantukan Kepada Jawatan Kesehatan Negara Sumatera Selatan Palembang

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 150 Tahun 1950
Pengiriman Utusan Diplomatik Ke Moskow

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 111 Tahun 1950
Penetapan Padang Dan Sekitarnya Kepada Daerah Sumatera Barat Yang Termasuk Daerah Republik Indonesia

Teritorial Indonesia Ketatanegaraan, Kenegaraan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 82 Tahun 1950
Pengesahan Mr. A.M. Tambunan Sebagai Wakil Ketua I Dan Arudji Kartawinata Sebagai Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Serikat

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan