Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk. Kepentingan Umum Skala Kecil di
Kabupaten Gunung Mas dipandang perlu disusun
Pedoman Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk
Kepentingan Umum Skala Kecil;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pedoman Pengadaan Tanah Bagi
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Skala Kecil;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002;Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012;Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2012;eraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 5 Tahun 2014;Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 8 Tahun 2014;
BAB I :KETENTUAN UMUM; BAB II :PERENCANAAN PENGADAANTANAH; BAB III :PELAKSANAAN; BAB IV : PENGADAAN; BAB V : KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 2017.
14 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional dan untuk mewujudkan ketentuan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pengawasan pembangunan perlu ditetapkan rencana keija pembangunan daerah; bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sebagaimana telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Timor Tengah Selatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017 perlu Perubahan Rencana Pembangunan Daerah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Keija Pembangunan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2017.
UU No. 69 Tahun 1958; UU No. 17 tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 13 tahun 2006; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Permendagri No. 27 Tahun 2014; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 18 Tahun 2007; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 46 Tahun 2009; Perda Kabupaten Timor Tengah Selatan No. 4 Tahun 2014; Perbup Timor Tengah Selatan No. 41 Tahun 2016.
Bab I Pendahuluan; Bab II Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan; Bab III Rencana Program dan Kegiatan Priorotas Daerah; Bab IV Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2017
ABSTRAK:
bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai
dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka
Pendanaan, Prioritas dan Sasaran Pembangunan, Rencana
Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
Tahun 2017, maka Peraturan Bupati Kabupaten
Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun 2016 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017, perlu ditinjau kembali. Berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat 20 huruf c
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun
2016-2021, RPJMD tahun 2016-2021 adalah pedoman
pemerintah daerah dalam menyusunan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 12
Tahun 2005; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1
Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 8
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor 9
Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor
13 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16 Tahun
2016
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 16
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin
Timur Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun 2016
Nomor 16), diubah
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 2017.
5 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Penyempurnaan Indikator Yang Ingin Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013 - 2017
ABSTRAK:
Untuk menindaklanjuti Peraturan Presiden Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka perlu
melakukan penyempurnaan indikator yang ingin dicapai
dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010; Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun
2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8
Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Penyempurnaan Indikator Yang Ingin
Dicapai Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2013-2017, dengan matrik rincian indikator sebagaimana tercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. Penyempurnaan Indikator digunakan
sebagai pedoman untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun 2016-2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2017.
3 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kotawaringin Barat No. 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018
ABSTRAK:
bahwa untuk melakukan Pasal 101 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahanpan, Tatacara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kotawaringin Barat tahun 2018, sebagai pedoman penyusunan RAPBD Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2018.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 4 Tahun 2010; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2006; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 32 Tahun 2007; Pemerintahan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016;
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
SISTEMATIKA PENYUSUNAN;
BAB III
KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Agustus 2017.
8 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 16, Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2017 Nomor 16
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka memberikan arah pembangunan di Kabupaten Indragiri Hilir, melalui penetapan
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang tepat sasaran serta untuk mengakomodir Rencana
Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai hasil dari proses pembahasan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), perlu disusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2018.
Dasar Hukum Perbup ini adalah: UU No. 6 Tahun 1965; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 108 Tahun 2000; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 41 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 32 Tahun 2017; Pergub Riau No. 31 Tahun 2017; Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 26 Tahun 2008; Perda kabupaten Indragiri Hilir No. 13 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini berisi 6 (enam) Bab dan 8 (delapan) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Maksud dan Tujuan; Sistematika; Penyusunan RKPD; Penetapan RKPD; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Mei 2017.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cirebon Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018
ABSTRAK:
Dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan di Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018, perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2018. Sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018, Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 10 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Ketentuan Umum, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pengendalian dan Evaluasi RKPD, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2017.
6 Halaman.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 16 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Pelaksanaan Klinik Perencanaan Renstra dan Renja Perangkat Daerah di Kabupaten Lima Puluh Kota
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 25 April 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
