Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 18.379 peraturan dalam 0,091 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lebong Nomor 32 Tahun 2020

Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2020

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
Perbup Nomor 32 Tahun 2020.pdf

Abstrak

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA DALAM KABUPATEN LEBONG TAHUN 2020

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, Berita Daerah Kabupaten Lebong Tahun 2020 Nomor 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa dalam Kabupaten Lebong Tahun 2020

ABSTRAK:

a. bahwa untuk melaksanakan pasal 96 ayat (5) dan pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka perlu diatur Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Desa setiap Desa dalam Kabupaten Lebong; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Lebong tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa Dalnm Knbupaten Lcbong Tahun Anggaran 2020
I. Undang•Undang Nomor 9 Tahun 1967 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 5. Undang•Undang Nomor 6 Tahun 2014 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 11. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2019 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 14. Peraturan Menteri Desa Pembanggunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2019 17. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 5 Tahun 2007 18. Peraturan Daerah Kabupaten Lebong Nomor 10 Tahun 2016
MENGATUR MENGENAI TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA SETIAP DESA, DIATUR JUGA TERKAIT TATA CARA PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2020.
Dengan berlakunya peraturan bupati ini maka peraturan Nomor 4 Tahun Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dalam Kabupaten Lebong Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
12

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Padang Pariaman Nomor 32 Tahun 2021

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

APBD Sistem Pengendalian Intern Standar/Pedoman

Download :
PERBUP NOMOR 32 TAHUN 2021.pdf

Abstrak

APBD-PEDOMAN

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2021 NOMOR 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN

ABSTRAK:

a. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas bagi Pejabat/aparatur harus didukung oleh sarana diantaranya kendaraan dinas operasional; b. bahwa dengan terbatasnya kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Daerah maka diperlukan tambahan kendaraan Dinas Operasional di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman melalui proses sewa; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Padang Pariaman;
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Undang–Undang Nomor 5 Tahun 2014, Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020, Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016
Sistematika peraturan ini sebagai berikut: KETENTUAN UMUM, ASAS DAN TUJUAN PENGGUNAAN, KEBUTUHAN DAN PEMANFAATAN, TATA CARA DAN SPESIFIKASI, PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN, KETENTUAN SANKSI, KETENTUAN PENUTUP.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2021.
8

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Cianjur Nomor 32 Tahun 2011

Pedoman Akuntansi Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B

Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Standar/Pedoman

Download :
PB-32-2011.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 32 Tahun 2019

Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

Standar/Pedoman

Download :
Perbup_32_2019.pdf

Abstrak

PEDOMAN-PENANGANAN-BENTURAN-KEPENTINGAN

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2019/ No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang

ABSTRAK:

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga berpotensi terjadinya benturan kepentigan sebagai salah satu penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b. bahwa dalam rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten Semarang yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan; c. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam terhadap benturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan pemeritah daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Semarang;
UU Nomor 12 Tahun 1950, UU Nomor 67 Tahun 1958, UU Nomor 28 Tahun 1999, UU Nomor 31 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, sumber benturan kepentingan, jenis benturan kepentingan, prinsip dasar penanganan benturan kepentingan, tata cara penanganan benturan kepentingan, identifikasi benturan kepentingan, mekanisme pengenaan sanksi, monitoring dan evaluasi benturan kepentingan, pengendalian dan pengawasan benturan kepentingan dan ketentuan penutup.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Mei 2019.
10 hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kupang Nomor 32 Tahun 2020

Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Desa Standar/Pedoman Dana Desa

Status Peraturan

Mengubah :

Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020

Download :
Perbup Kab. Kupang No. 32 Tahun 2020.pdf

Abstrak

DESA-DANA-PEMBAGIAN

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD. 2020/ No. 32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020

ABSTRAK:

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
Dasar Hukum Peraturan tersebut ialah UU No.69 Tahun 1958; UU No.6 Tahun 2014; PP No.43 Tahun 2014; PP No.60 Tahun 2014; Peraturan Presiden No.54 Tahun 2020; Permendagri No.20 Tahun 2018; Permenkeu No.205/PMK.07/2019; Permendes PDTT No.6 Tahun 2020; Permenkeu No.35/PMK.07/2020; Perda Kab. Kupang No.13 Tahun 2019; Perbup Kupang No.6 Tahun 2020; Perbup Kupang No.65 Tahu 2019.
Peraturan tersebut berisi tentang ketentuan ayat (5) dan ayat (6) Pasal 11 diubah, setelah ayat (6) ditambahkan delapan ayat yaitu ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10), ayat (11), ayat (12), ayat (13), dan ayat (14); ketentuan pasal 11A diubah; ketentuan pasal 11B dihapus; ketentuan ayat (4) , ayat (5), dan ayat (6) Pasal 12A diubah, diantara ayat (1) dan ayat (2) pasal 12A disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a) dan ayat (7) dihapus; Pasal 14A diubah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juli 2020.
Peraturan yang diubah adalah Peraturan Bupati Kupang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetepan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2020.
7 halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Banjarnegara Nomor 32 Tahun 2016

Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara

APBD Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Banjarnegara No. 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara
Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara

Download :
BD 32 (PERUBAHAN PEDOMAN PELAKSANAAN APBD).pdf

Abstrak

pedoman-pelaksanaan-apbd

2016

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Tahun 2016/No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara

ABSTRAK:

bahwa untuk mempermudah pelaksanaan belanja langsung pengadaan barang dan/atau jasa agar tetap berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Kabupaten Banjarnegara perlu diubah; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 ; Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 725 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 726 Tahun 2009; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 55 Tahun 2012; Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 .
Peraturan Bupati ini memuat tentang perubahan Ketentuan BAB III huruf C nomor 4 Lampiran dalam Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2016.
9 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Purworejo Nomor 32 Tahun 2012

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha

BUMD/Badan Usaha Milik Daerah Standar/Pedoman

Download :
PERBUP 32 TAHUN 2012.pdf

Abstrak

PERUSAHAAN-DAERAH-ANEKA-USAHA

2012

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD.2012/No.32 Seri E Nomor 28

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha

ABSTRAK:

Dasar Pertimbangan Perbup ini adalah: bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha, maka untuk mendukung kelancaran pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tent.ang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pwworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
Dasar Hukum Perbup ini adalah: 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 10. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282); 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerab Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2002 Nomor 5); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4); 10. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Aneka Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 17);
Materi Pokok Perbup ini adalah: Bidang usaha dan kegiatan usaha PDAU mcliputi: a. perhotclan; b.jasa; c. produksi; dan d. perdagangan.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Agustus 2012.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka kentuan yang terdapat pada: a. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. A Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha Jasa Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo; b. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. B Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha Perdagangan Umum Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo; c. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 37. C Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Bidang Usaha Produksi Perusahaan Daerab Aneka Usaha Kabupaten Purworejo; dan d. Keputusan Bupati Purworejo Nomor 1 Tahun 2003 tentang Ketentuan Pokok Kepegawaian dan Keuangan Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kabupaten Purworejo; sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku
25 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018

Pengadaan Barang/Jasa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Pati No. 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019

Abstrak

perubahan-perbup-standar-harga-biaya

2019

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 32, BD Kabupaten Pati Tahun 2019 No.32

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018

ABSTRAK:

a. bahwa dalam rangka mempertimbangkan kenaikan harga barang dan penambahan kebutuhan barang Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pati, maka Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 perlu disesuaikan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019.
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400); 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah; 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak tetap; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019; 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 32/PMK.02/2018 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2019; 18. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2007 Nomor 23, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 21);19. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 12 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pati (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 98); 20. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pati Nomor 102); 21. Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga Biaya dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 92).
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 92 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Harga dan Biaya Pemerintah Kabupaten Pati Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Nomor 92) diubah sebagai berikut: 1. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap; kode rekening 52102.2.1, 52102.2.6, 52102.2.7 dan 52102.2.10 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 2. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52102; Honorarium non PNS kegiatan 52102.2; Honorarium Pegawai Honorer / tidak tetap; setelah kode rekening 52102.2.28; Honorer Daerah – selain Dokter – Tingkat Sekolah Menengah Umum ditambah 2(dua) kode rekening lagi yaitu 52102.2.29 dan 52102.2.30, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 3. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.1; kegiatan Belanja Alat Tulis Kantor setelah Uraian kegiatan 52201.1.445; Pita Mesin Tik Elektronik – colour ribbon printer, ditambah 6(enam) kode Uraian Kegiatan lagi menjadi 52201.1.446 sampai dengan 52201.1.451, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 4. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.5; Belanja Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih, setelah uraian kegiatan 52201.5. 244; wipol karbol ditambah 3(tiga) kode Uraian Kode Kegiatan lagi menjadi 52201.5. 245 sampai 52201.5. 247, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 5. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.8; Belanja Pengisian Tabung Gas, Uraian Kegiatan 52201.8.1; Isi Ulang Gas LPG 12 Kg, diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 6. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.8; Belanja Pengisian Tabung Gas, setelah Uraian Kegiatan 52201.8.2 ditambah 1(satu) Uraian Kegiatan lagi 52201.8.3 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 7. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.9; Belanja Habis Pakai Medis Uraian Kegiatan 52201.9.16, 52201.9,112, 52201.9.113, 52201.9.116, 52201.9.124, 52201.9.201, 52201.9.270, 52201.9.272, 52201.9.276, 52201.9.278, 52201.9.279, 52201.9.312, 52201.9.313, 52201.9.322, 52201.9.486, 52201.9.487, 52201.9.626 dan 52201.9.627, diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 8. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.9; Belanja Habis Pakai Medis Uraian Kegiatan, setelah Uraian Kegiatan 52201.9.810; ZN Liquid+ Powder, ditambah 5 (lima) Uraian Kegiatan lagi 52201.9.811 sampai dengan 52201.9.815, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 9. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, setelah kegiatan 52201.9 ditambah 1(satu) krgiatan lagi yaitu 52201.10; Belanja Bahan Pakai Habis Belanja Bahan Pakai Habis non medis dengan uraian kegiatan 52201.10.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 10. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan, Uraian Kegiatan 52201.12.156 dan 52201.12.157 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 11. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52201; Belanja Bahan Pakai Habis, kegiatan 52201.12; Belanja Barang Cetakan, setelah Uraian Kegiatan 52201.12.171; franco infaboard ditambah 2(dua) uraian Kegiatan lagi 52201.12.172 dan 52201.12.173, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 12. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.1; Belanja Bahan Baku Bangunan, Uraian Kegiatan 52202.1.302 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 13. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.2; Belanja Bahan / Bibit Tanaman setelah Uraian Kegiatan 52202.2.298; Wuni Uk. 60 – 80 Cm, ditambah 9 (sembilan) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.2.299 sampai dengan 52202.2.307, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.14. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.4. Belanja Bahan Obat-obatan, Uraian Kegiatan 52202.4.15, 52202.4.16, 52202.4.27, 52202.4.56, 52202.4.57, 52202.4.66, 52202.4.90, 52202.4.132, 52202.4.139, 52202.4.143, 52202.4.145, 52202.4.191, 52202.4.207, 52202.4.214, 52202.4.216, 52202.4.293, 52202.4.357, 52202.4.360, 52202.4.361, 52202.4.362, 52202.4.364, 52202.4.442, 52202.4.485, 52202.4.488, 52202.4.512, 52202.4.588, 52202.4.600, 52202.4.645, 52202.4.655, 52202.4.681, 52202.4.717, 52202.4.882, 52202.4.893, 52202.4.940, 52202.4.941, 52202.4.1082, 52202.4.1341, 52202.4.2303, 52202.4.2335, 52202.4.2344 dan 52202.4.2487 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 15. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.4. Belanja Bahan Obat-obatan, setelah Uraian Kegiatan 52202.4.2637; Zypras 0,5 mg, ditambah 9(Sembilan) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.4.2638 sampai dengan 52202.4.2646, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 16. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.6; Belanja Belanja Persediaan Makanan Pokok, setelah Uraian Kegiatan 52202.6.162; wortel, ditambah 2(dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.6.163 dan dengan 52202.6.164, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 17. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.10; Belanja Bahan Non Medis, setelah uraian kegiatan 52202.10.41; Sawi Putih, ditambah 14 (empat belas) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.10.42 sampai dengan 52202.10.55, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.18. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.11; Belanja Bahan Praktek/Percontohan, Uraian Kegiatan 52202.11.823, 52202.11.1257, 52202.11.1261, 52202.11.1262, 52202.11.1263, 52202.11.1265, 52202.11.1268, 52202.11.1269, 52202.11.1270, 52202.11.1273, 52202.11.1280, 52202.11.1292, 52202.11.1293, 52202.11.1357, 52202.11.1359, 52202.11.1367 dan 52202.11.1425 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 19. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.11; Belanja Bahan Praktek/Percontohan, Uraian Kegiatan setelah 52202.11.2353; Elastik lebar 6 cm, ditambah 52 (lima puluh dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52202.11.2354 sampai dengan 52202.11.2405, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 20. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.17; Belanja Bahan Medis, setelah Uraian Kegiatan 52202.17.216; Mineral Mix (Program gizi), ditambah 9 (Sembilan) uraian kegiatan lagi yaitu 52202.17.217 sampai dengan 52202.17.225, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 21. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52202; Belanja Bahan Material, Kegiatan 52202.17; Belanja Bahan Medis, ditambah 1 (satu) kode kegiatan lagi yaitu 52202.18; belanja Pakaian Dinas dengan uraian kegiatan 52202.18.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 22. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja Jasa Kantor, kegiatan 52203.4; kegiatan Belanja Jasa Pengumuman Lelang/ Pemenang Lelang/ Jasa Publikasi, Uraian Kegiatan Setelah 52203.4.7; Kanal Berita Online Paket per Artikel ditambah 3 (tiga) uraian kegiatan lagi Yaitu 52203.4.8 sampai dengan 52203.4.10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.23. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja jasa Kantor, kegiatan 52203.26; Belanja Tenaga Borongan/ Tenaga Lepas/ Tenaga Harian, Uraian Kegiatan 52203.26.164, 52203.26.360, 52203.26.386 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 24. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52203; Belanja jasa Kantor, kegiatan 52203.28; Belanja Jasa Hiburan, setelah uraian kegiatan 52203.28.16; Rebana Kelompok Kecil dengan jumlah anggota 15 orang ditambah 13 (tiga belas) uraian kegiatan lagi yaitu 52203.28.17 sampai dengan 52203.28.29, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 25. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52204; Belanja Premi Asuransi, Kegiatan 52204.1; Belanja Premi Asuransi Kesehatan, Uraian Kegiatan 52204.1.1 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 26. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52204; Belanja Premi Asuransi, Kegiatan 52204.3; Belanja Premi Asuransi Ketenaga Kerjaan, Uraian Kegiatan 52204.3.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 27. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52205; Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor, kegiatan 52205.5; Belanja Pajak Kendaraan Bermotor, setelah uraian kegiatan 52205.5.21; Perpanjangan Kendaraan bermotor Roda 6 (enam) dan Sejenisnya ditambah 4 (empat) uraian kegiatan lagi yaitu 52205.5.22 sampai dengan 52205.5.25, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 28. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, uraian kegiatan 52210.1.1 sampai dengan 52210.1.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.29. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan 52210.1; Belanja Sewa Meja Kursi, setelah uraian kegiatan 52210.1.15; Sewa Gubug+Pondokan ditambah 1 (satu) kode kegiatan lagi yaitu 52210.1.16, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 30. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52210; Belanja Sewa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Kegiatan 52210.9; Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor; Uraian Kegiatan 52210.9.14 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 31. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52211; Belanja Makanan dan Minumam, Kegiatan 52211.5; Belanja Air Minum / Minuman Dalam Kemasan, Uraian Kegiatan 52211.5.1 dan 52211.5.5 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 32. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52214; Belanja Pakaian Khusus dan hari-hari tertentu, Kegiatan 52214.6; Belanja Perlengkapan Pakaian Dinas/ Harian, Uraian Kegiatan 52214.6.7, 52214.6.8, 52214.6.9, 52214.6.10, 52214.6.11, 52214.6.77 dan 52214.6.78 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 33. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52215; Belanja Perjalanan Dinas; Kegiatan 52215.1 sampai dengan 52215.3 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 34. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52217; Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS, Kegiatan 52217.4; Belanja Kontribusi, Uraian Kegiatan 52217.4.18 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.35. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52221; Belanja Jasa Konsultansi, kegiatan 52221.2; Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan, setelah uraian kegiatan 52221.2.89; Biaya Perencanaan dan Monitoring Pekerjaan Gedung lebih dari 1,5 M – 2 M, ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52221.2.90, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 36. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52223; Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga, Kegiatan 52223.1; Belanja Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat Uraian Kegiatan 52223.1.20 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 37. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52223; Belanja Barang/Jasa untuk diserahkan kepada Masyarakat / Pihak Ketiga, Kegiatan 52223.1; Belanja Barang / Jasa yang akan diserahkan kepada Masyarakat, setelah Uraian Kegiatan 52223.1.20; Uang Saku Transmigrasi ditambah 2 (dua) uraian Kegiatan lagi yaitu 52223.1.21 dan 52223.1.22, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 38. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Uraian Kegiatan 52226.1.61, 52226.1.80 dan 52226.1.84 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 39. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52226; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, Kegiatan 52226.1; Belanja Jasa Narasumber / Tenaga Ahli / Pengajar / Pengawas Ujian, setelah Uraian Kegiatan 52226.1.102; Honorarium Juri Lomba Kebudayaan, ditambah 2 (dua) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52226.1.103 dan 52226.1.104, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.40. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52314; Belanja Modal Peralatan dan Mesin Kegiatan 52314.11; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Mesin Proses, Uraian Kegiatan 52314.11.180 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 41. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52317; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, setelah Kegiatan 52317.3; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Kendaraan Bermotor Angkutan barang ditambah 1 (satu) kegiatan lagi dengan Kegiatan dan uraian kegiatan 52317.4.1, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 42. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52317; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor, ditambah 1 (satu) kode Rekening lagi yaitu 52318; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor dengan Kegiatan 52318.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Tak Bermotor Berpenumpang, dengan Uraian Kegiatan 52318.2.1 sampai dengan 52318.2.3, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 43. Ketentuan Lampiran setelah Kode Rekening 52327; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kantor, Kegiatan 52327.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat kantor lainnya, setelah Uraian Kegiatan 52327.5.23; Stapler besar, ditambah 15 (lima belas) Uraian kegiatan lagi yaitu 52327.5.24 sampai dengan 52327.5.38, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.44. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair, Uraian Kegiatan 52328.1.25, dan 5238.1.52 berubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 45. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Meubelair, setelah Uraian Kegiatan 52328.1.52 ditambah 4 (empat) uraian kegiatan lagi, yaitu 52328.1.53 sampai 52328.1.56, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 46. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.4; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Alat Pendingin, setelah Uraian Kegiatan 52328.4.25; Ventilating Fan, ditambah 4 (empat) Uraian kegiatan lagi yaitu 52328.4.26 sampai dengan 52328.4.29, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 47. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Dapur uraian Kegiatan 52328.5.8 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 48. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52328; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, kegiatan 52328.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Rumah Tangga, setelah Uraian Kegiatan 52328.6.154 ditambah 2 (dua) uraian kegiatan lagi yaitu 52328.6.155 dan 52328.6.256, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.49. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Komputer Unit Jaringan, setelah Uraian Kegiatan 52329.1.30; Tiang besi, ditambah 5 (lima) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.1.31 sampai dengan 52329.1.35, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 50. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Personal Komputer, setelah Uraian Kegiatan 52329.2.27; Net book 14 core 13 Ram 4 Gb – HDD 500 Gb, ditambah 1 (satu) uraian Kegiatan lagi yaitu 52329.2.28, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 51. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer, uraian Kegiatan 52329.5.29 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 52. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.5; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Personal Komputer, setelah uraian Kegiatan 52329.6.106; CPU core I7, ditambah 5 (lima) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.6.107 sampai dengan 52329.6.111, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 53. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Jaringan, Uraian Kegiatan 52329.6.23 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.54. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52329; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52329.6; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Jaringan, setelah Uraian Kegiatan 52329.6.96; ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52329.6.97, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 55. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio Visual, setelah Uraian Kegiatan 52331.1.80; Sub Woofer 18” ditambah 1 (satu) uraian kegiatan lagi yaitu 52331.1.81, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 56. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52331; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Studio, Kegiatan 52331.2; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film, setelah uraian kegiatan 52331.2.33; Pembuatan Videowall untuk Pendopo, ditambah 24 (dua puluh empat) uraian kegiatan lagi yaitu 52331.2.34 sampai dengan 52331.2.57, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 57. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52332; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi, Kegiatan 52332.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Komunikasi Telephone, setelah Uraian Kegiatan 52332.1.9; Smartphone android RAM 4 GB internal 32 GB, ditambah 1 (satu) Uraian Kegiatan lagi yaitu 52331.1.10, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.58. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52334.1; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran Umum, uraian kegiatan 52334.1.36 diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 59. Ketentuan Lampiran dengan Kode Rekening 52334; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Kedokteran, kegiatan 52324.8; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat-alat Kedokteran Bedah, Uraian Kegiatan 52324.8.34 diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 60. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52337; Belanja Modal Peralatan dan Mesin, kegiatan 52337.13; Belanja Modal Peralatan dan Mesin – Pengadaan Alat Peraga / Praktek Sekolah, setelah uraian kegiatan 52337.13.246; Matras Karet 200x100x16 cm ditambah 1 (satu) uraian kode rekening lagi yaitu 52337.13.247, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini. 61. Ketentuan Lampiran dengan kode rekening 52382; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku, Kegiatan 52382.1; Belanja Modal Aset Tetap Lainnya – Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Umum, setelah uraian kegiatan 52382.1.135; Buku Guru IX Matematika semester I & II, ditambah 65 (enam puluh lima) uraian kegiatan lagi, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juli 2019.
17 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Jawa Tengah Nomor 32 Tahun 2013

Pedoman Pemberian Izin Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

Kesehatan Standar/Pedoman

Download :
Pergub Jateng No 32 Tahun 2013.pdf

Abstrak

pedoman - izin pusat kesehatan masyarakat

2013

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 32, BD.2013/No.32

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Pedoman Pemberian Izin Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah

ABSTRAK:

bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat perlu diberikan pedoman pemberian izin Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupatan/Kota Provinsi Jawa Tengah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemberian Izin Pusat Kesehatan Masyarakat Di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2008; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008; Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 128/Menkes/SK/II/2004; Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 42 Tahun 2008;
Peraturan Gubernur ini mengatur tentang ketentuan umum, perizinan puskesmas, pembinaan dan pengawasan, ketentuan peralihan, dan penutup.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Juni 2013.
9 hal

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tual Nomor 32 Tahun 2019

Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

Desa Standar/Pedoman

Status Peraturan

Mengubah :

PERWALI Kota Tual No. 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

Download :
PERWALI NO. 32 TAHUN 2019.pdf

Abstrak

RINCIAN ALOKASI DANA DESA TA 2019 - perubahan

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 32, BD.2019/NO. 32, TBD.2019, LL SETDA KOTA TUAL : 12 HAL

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019

ABSTRAK:

Bahwa untuk menyesuaikan beberapa ayat dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kota Tual Tahun Anggaran 2019, maka perlu dirubah sebagai solusi terhadap permasalahan hokum dan kebutuhan hokum masyarakat. Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) diatur dalam Peraturan Walikota. Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Tual.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019; Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018; Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 193/PMK.07/2018; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 02 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 04 Tahun 2018.
Peraturan Walikota ini mengatur tentang Perubahan Peraturan Walikota Tual Nomor 05 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Penetapan, Rincian Alokasi Dana Desa Setiap Desa Dan Dusun Serta Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kota Tual Tahun Anggaran 2019.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 02 September 2019.
Lampiran 4 Hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Desember 2011.