Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.383 peraturan dalam 0,014 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 260 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pemberhentian Saudara Sumarno Dari Jabatan Gubernur Bank Indonesia Dan Mengangkat Saudara Yusuf Muda Dalam Sebagai Penggantinya
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 260 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 258 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pemberian Kuasa Kepada Wakil Perdana Menteri 3 Untuk Mengangkat Dan Memberhentikan Direksi/Anggota Badan Pimpinan Umum Dan Direksi Perusahaan Negara
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 258 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 256 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Menunjuk Brigadir Jenderal Santoso, S.H. Sebagai Sekretaris Militer Presiden
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 256 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Mengangkat M. Ichsan, S.H. Sebagai Sekretaris Negara Yang Memimpin Sekretariat Negara dan Mengangkat Abdul Wahab S, S.H. Sebagai Sekretaris Negara Pada Presidium Kabinet Kerja
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Mencabut
  1. Keputusan Presiden Nomor 281 Tahun 1962 tentang Pengangkatan Pejabat Sekretaris Negara Sebagai Menteri, Saudara Mohammad Ichsan, S.H. Dan Saudara Abddul Wahab Surjodiningrat, S.H.
Download file:
Keppres No 255 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 252 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Memberhentikan Wiryono P, S.H. Sebagai Menteri Kehakiman Ad Interim dan Mengangkat Astrawinata, S.H. Sebagai Menteri Kehakiman dan Oei Tjoe Tat, S.H. Menteri Negara Presidium Kabinet
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 252 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 251 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pengangkatan Wiryono Projodikoro, S.H. Sebagai Menteri Koordinator Kompartimen Hukum Dan Dalam Negeri
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 251 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 242 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Pembiayaan Dan Pelaksanaan Proyek Roket Ionosfer/ Angkasa Luar
Abstrak
Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 242 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 239 Tahun 1963
Penugasan Wakil Perdana Menteri I/Menteri Luar Negeri Ke Bangkok
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 239 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 238 Tahun 1963
Penugasan Menteri Koordinator/Kepala Staf Angkatan Bersenjata Beserta Nyonya Seorang Pejabat Tinggi Departemen Luar Negeri Dan 6 Orang Perwira Angkatan Bersenjata Memenuhi Undangan Ke Sovyet, Yugoslavia, Perancis Dan Amerika Serikat
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 238 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 234 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Tugas Kewajiban Dan Wewenang Dalam Membantu Presiden Dibebankan Kepada Wakil Perdana Menteri I
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 234 Tahun 1963.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan