1972

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 73, LN. 1972/No. 54, LLBPHN : 2 HLM

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Republik Indonesia Atas Special Trade Passanger Ships Agreement 1971 Beserta Special Trade Passanger Ships, Rules 1971 (Annex)

2015

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 74, LN.2015/NO.143, LL SETKAB : 5 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement On The Full Liberalisation Of Air Freight Services (Persetujuan Multilateral ASEAN Mengenai Liberalisasi Penuh Jasa Angkutan Udara Kargo), Protocol 1 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among Designated Points In ASEAN (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Titik-Titik yang Telah Ditunjuk di ASEAN), dan Protocol 2 On Unlimited Third, Fourth, And Fifth Freedom Traffic Rights Among All Points With International Airports In ASEAN (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga, Keempat, dan Kelima yang Tidak Terbatas di Antara Semua Titik dengan Bandar Udara Internasional di ASEAN)

Pengesahan - Persetujuan - Pemerintah - Republik - Indonesia - Kerajaan - Kamboja - Penghindaran - Pajak Berganda - Pencegahan - Pengelakan - Pajak - Pajak-Pajak atas Penghasilan - Agreement

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 74, LN.2020/NO.160, JDIH.SETKAB.GO.ID : 4 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Kamboja Untuk Penghindaran Pajak Berganda dan Pencegahan Pengelakan Pajak yang Berkenaan Dengan Pajak-Pajak atas Penghasilan (Agreement Between the Government of the Republic of Indonesia and the Royal Government of Cambodia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion With Respect to Taxes on Income)

2011

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 74, LN.2011/NO.99, LL SETKAB : 4 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan ASEAN Multilateral Agreement On Air Services (Persetujuan Multilateral ASEAN tentang Jasa Angkutan Udara) Beserta Protocol 1 On Unlimited Third And Fourth Freedom Traffic Rights Within The ASEAN Sub-Region (Protokol 1 tentang Kebebasan Hak Angkut Ketiga dan Keempat yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN) dan Protocol 2 On Unlimited Fifth Freedom Traffic Rights Within The ASEAN Sub-Region (Protokol 2 tentang Kebebasan Hak Angkut Kelima yang Tidak Terbatas dalam Subkawasan ASEAN)

1969

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 74, BPHN.GO.ID, LL BPHN : 3 HLM.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Mengesahkan Persetujuan Umum Tentang Kerjasama Teknik antara Republik Indonesia dan Kerajaan Belgia

2018

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 74, LN.2018/NO.150, LL SETNEG : 4 HLM.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Persetujuan Angkutan Udara antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Meksiko Serikat (Air Services Agrrement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The United Mexican States)

2004

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 74,

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Wipo Performances And Phonograms Treaty, 1996 (Traktat Wipo Mengenai Pertunjukan Dan Rekaman Suara, 1996)

2002

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 75,

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Pengesahan Agreement Establishing The Islamic Corporation For The Development Of The Private Sector (Persetujuan Pendirian Korporasi Islam Untuk Pembangunan Sektor Swasta)

2012

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 75, LN.2012/NO.172, LL SETKAB : 3 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan International Cocoa Agreement 2010 (Persetujuan Kakao Internasional 2010)

2011

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 75, LN.2011/NO.100, LL SETKAB : 4 HLM

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pengesahan Memorandum Of Understanding On Establishing The ASEAN-China Centre Between The Governments Of The Member States Of The Association Of Southeast Asian Nations And The Government Of The Peoples's Republic Of China (Memorandum Saling Pengertian Mengenai Pendirian ASEAN-China Centre antara Pemerintah Negara-Negara Anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dan Republik Rakyat China)