Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2004

Menemukan 1.077 peraturan dalam 0,013 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 55 Tahun 2004
Penetapan Hari Pemungutan Suara Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Tahap Pertama Tahun 2004 Sebagai Hari Yang Diliburkan

Partai Politik dan Pemilu

Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2004
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2004
Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah

Perpajakan

Status Peraturan
Dicabut dengan :
  1. PP No. 61 Tahun 2020 tentang Barang Kena Pajak yang Tergolong Mewah Selain Kendaraan Bermotor yang Dikenai Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Diubah dengan :
  1. PP No. 12 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  2. PP No. 41 Tahun 2005 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Mengubah :
  1. PP No. 6 Tahun 2003 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  2. PP No. 43 Tahun 2003 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  3. PP No. 7 Tahun 2002 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  4. PP No. 60 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 145 Tahun 2000 Tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
  5. PP No. 145 Tahun 2000 tentang Kelompok Barang Kena Pajak Yang Tergolong Mewah Yang Dikenakan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah
Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 56 Tahun 2004
Pengalihan Organisasi, Administrasi, Dan Finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer Dari Markas Besar Tentara Nasional Indonesia Ke Mahkamah Agung

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 56 Tahun 2004
Uraian Tugas Jabatan Struktural Pada Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya

Kepegawaian, Aparatur Negara

Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 57 Tahun 2004
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Izin Gangguan Di Bidang Pertanian

Standar/Pedoman

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 2004
Penetapan Gula Sebagai Barang Dalam Pengawasan
Abstrak
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Tasikmalaya Nomor 58 Tahun 2004
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 26 Tahun 2003 Tentang Retribusi Pasar

Pajak dan Retribusi Daerah Standar/Pedoman

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 58 Tahun 2004
Penanganan Gula Yang Diimpor Secara Tidak Sah

Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan

Abstrak
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 59 Tahun 2004
Pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hukum Acara dan Peradilan Tindak Pidana Korupsi, Pencegahan Korupsi Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan