Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.904 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 206/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Abstrak
Asuransi Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Diubah dengan
  1. PMK No. 39/PMK.02/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Download file:
2013 PMK 206.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 211/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Besaran Persentase Dana Operasional untuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2014
Abstrak
APBN Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Download file:
PMK Nomor 211 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.02/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri Dan Pejabat Tertentu
Abstrak
Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
2011 PMK 36.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 35/PMK.02/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
Abstrak
APBN Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Diubah dengan
  1. PMK No. 40/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)
Mencabut
  1. PMK No. 5/PMK.02/2009 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero)
Download file:
PMK Nomor 35 Tahun 2011.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37/PMK.02/2011
• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu
Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi,Dan Hakim Agung Mahkamah Agung
Abstrak
Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
2011 PMK 37.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 149/PMK.02/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.02/2009 Tentang Pelaksanaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Menteri dan Pejabat Tertentu
Abstrak
Kesehatan
Download file:
PMK Nomor 149 Tahun 2009.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.02/2009
• Berlaku mulai 15 tahun yang lalu
Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT. Askes (Persero)
Abstrak
APBN Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.02/2008 tentang Tata Cara Penyediaan, Pelaksanaan Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Asuransi Kesehatan dan Tunjangan Pemeliharaan Kesehatan Veteran Non Tunjangan Veteran Tahun Anggaran 2008
Download file:
PERMEN_KEU_05PMK022009_2009.pdf
Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 7 Tahun 2023
• Berlaku mulai setahun yang lalu
Peningkatan Manfaat Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri beserta Keluarga
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara Asuransi Kesehatan
Download file:
Salinan Permenlu Nomor 7 Tahun 2023.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 1 Tahun 2019
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kesehatan Kewarganegaraan dan Imigrasi Narkotika Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Mengubah
  1. Permenkumham No. 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
Download file:
Permenkumham Nomor 1 Tahun 2019.pdf
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 33 Tahun 2018
• Berlaku mulai 5 tahun yang lalu
Sistem Pengawasan Keimigrasian untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
Abstrak
Hak Asasi Manusia Kesehatan Kewarganegaraan dan Imigrasi Narkotika Terorisme Pertahanan dan Keamanan, Militer
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. Permenkumham No. 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Sistem Pengawasan Keimigrasian Untuk Mencegah dan/atau Menanggulangi Kejahatan Terorisme, Perdagangan Manusia, Peredaran Narkotika, dan Penyebaran Penyakit Menular Berbahaya Melalui Pintu Lalu Lintas Orang
Download file:
Permenkumham Nomor 33 Tahun 2018.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan