Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 9.904 peraturan dalam 0,045 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 5/PMK.05/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum Kesehatan Pendidikan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 27/PMK.05/2019 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Makassar Pada Kementerian Kesehatan
Download file:
PERATURAN MENTERI KEUANGA...OR 5-PMK.05-2015.PDF
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 266/PMK.07/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Pemeringkatan Kesehatan Fiskal dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Abstrak
Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 223/PMK.07/2017 tentang Pencabutan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.07/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Ncmor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Diubah dengan
  1. PMK No. 198/PMK.07/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 266/PMK.07/2015 Tentang Pemeringkatan Kesehatan Fiskal Dan Pengelolaan Keuangan Daerah
Download file:
266_PMK.07_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015
Abstrak
Kesehatan
Download file:
108~PMK.02~2015Per.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 39/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Abstrak
Asuransi Kesehatan Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 10/PMK.02/2018 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Mengubah
  1. PMK No. 206/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Bantuan Iuran
Download file:
PERATURAN MENTERI KEUANGA...R 39-PMK.02-2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 246/PMK.02/2015
• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu
Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2016
Abstrak
Kesehatan
Download file:
246_PMK.02_2015.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 167/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Ketua, Wakil Ketua, Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Hakim Mahkamah Konstitusi, Hakim Agung Mahkamah Agung, Menteri, Wakil Menteri, Dan Pejabat Tertentu
Abstrak
Kesehatan Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
2014 PMK 167.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 261/PMK.05/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang Pada Kementerian Kesehatan
Abstrak
Badan Layanan Umum Kesehatan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 104/PMK.05/2013 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Politeknik Kesehatan Malang pada Kementerian Kesehatan
Download file:
2014 PMK 261.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 245/PMK.02/2014
• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu
Besaran Persentase Dana Operasional Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Tahun 2015
Abstrak
APBN Kesehatan
Download file:
2014 PMK 245.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 205/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu
Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Abstrak
APBN Kesehatan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. PMK No. 158/PMK.02/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.02/2013 Tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana Luran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Mencabut
  1. PMK No. 40/PMK.02/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)
  2. PMK No. 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
Download file:
PMK Nomor 205 Tahun 2013.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 40/PMK.02/2013
• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu
Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, Dan Pertanggungjawaban Dana APBN Yang Kegiatannya Dilaksanakan Oleh PT Askes (Persero)
Abstrak
APBN Kesehatan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 205/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana Iuran Jaminan Kesehatan Penerima Penghasilan Dari Pemerintah
Mengubah
  1. PMK No. 35/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Perhitungan, Penyediaan, Pencairan, dan Pertanggungjawaban Dana APBN yang Kegiatannya Dilaksanakan oleh PT Askes (Persero)
Download file:
2013 PMK 40.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan