Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah ( RKPD ) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018
ABSTRAK:
Sebagai upaya mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor, dan antar pemerintahan serta guna mewujudkan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah dan sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional jo Pasal 23 ayat {1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 dengan peraturan bupati.
UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 8 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2010; Perda No. 17 Tahun 2006; Perda No. 3 Tahun 2010; Perda No. 3 Tahun 2016; Perda No. 9 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Tahun 2018 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu} tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. RKPD Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2018 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu} tahun yaitu tahun 2018 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2018 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2018. Diatur tentang laporan SKPD, sistematikan RKPD, naskah RKPD sebagaimana lampiran perbup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Mei 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Magelang Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Kedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017
ABSTRAK:
a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Magelang Tahun 2014-2019, telah
ditetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 16
Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017
Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun
2016 tentang Perubahan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun
2017;
b. Bahwa berdasarkan evaluasi pelaksanaan pada
tahun berjalan menunjukkan adanya
ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan
meliputi perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka
pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,
rencana program dan kegiatan prioritas daerah,
keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih
tahun anggaran sebelumnya harus digunakan
untuk tahun berjalan, dan/atau keadaan darurat
dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan
dalam peraturan perundang-undangan,
pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan
kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan
alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan, sehingga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017perlu diubah
Dasar Hukum dari Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kaliterakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;PeraturanPemerintahNomor 39 Tahun 2006;PeraturanPemerintahNomor 40 Tahun 2006;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18Tahun 2016;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 28 Tahun 2008;PeraturanDaerahKabupatenMagelangNomor1Tahun 2009;Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2014;Peraturan Bupati Magelang Nomor 16 Tahun 2016;Peraturan Bupati Magelang Nomor 37 Tahun 2016
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : PerubahanKedua Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2017.
5 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pesisir Barat Nomor 20 Tahun 2017
pedoman teknis pelaksanaan pengarusutamaan gender kabupaten gorontalo
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 20, BD.2017/NO.20
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gorontalo
ABSTRAK:
Peraturan ini dibentuk karena Peraturan Bupati Gorontalo No. 16 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gorontalo sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan masyarakat di Kabupaten Gorontalo.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU No. 9 Tahun 2015; UU No. 30 Tahun 1979; PP No. 58 Tahun 2005; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 15 Tahun 2008; Permendagri No. 54 Tahun 2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Perda Kabupaten Gorontalo No. 11 Tahun 2006; Perda Kabupaten Gorontalo No. 8 Tahun 2016; Perda Kabupaten Gorontalo No. 9 Tahun 2016; Perbup Gorontalo No. 3 Tahun 2005 sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Perbup Gorontalo No. 26 Tahun 2012.
Dalam peraturan ini diatur tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Kabupaten Gorontalo termasuk di dalamnya mengatur tentang maksud dan tujuan, perencanaan dan pelaksanaan, pelaporan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan, serta pendanaan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Terdiri dari 14 halaman tanpa lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gianyar Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018
ABSTRAK:
a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah merupakan hasil pelaksanaan rapat koordinasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gianyar yang selanjutnya dipergunakan sebagai acuan atau dasar di dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2018.
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 12 Tahun 2008;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 3 Tahun 2012;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun 2014;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 4 Tahun 2016.
KETENTUAN UMUM;
MAKSUD DAN TUJUAN;
SISTEMATIKA;
PELAKSANAAN RKPD;
KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2017.
-
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Minahasa Selatan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PETUNJUK TEKNIS PROGRAM RASTRA TAHUN 2017 DI KABUPATEN MINAHASA SELATAN
ABSTRAK:
- Untuk pelaksanaan program Beras Sejahtara di Kabupaten Minahasa Selatan agar berjalan optimal;
- Dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penetapan Pagu Program Subsidi Beras Bagi Masyarakat Berpendapatan Rendah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2017.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003;
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
- Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002;
- Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2004;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2009;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008;
- Surat Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor B-12/MENKO/PMK/II/2017.
Peraturan ini mengatur tentang tujuan, sasaran, dan manfaat, indikator kinerja program rastra, pengelolaan dan pengorganisasian, perencanaan dan penganggaran, mekanisme pelaksanaan, serta pengaduan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Februari 2017.
14 halaman terdiri dari 12 halaman batang tubuh (12 pasal)
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 25 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2017
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Selatan Nomor 20 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juni 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat