Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.762 peraturan dalam 0,006 detik

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 31 Tahun 1956

• Berlaku mulai 68 tahun yang lalu

Pemberian Tambahan Penghasilan C.Q. Hak Kesejahteraan Kepada Para Tenaga Ahli Kesehatan di dalam Lingkungan Angkatan Perang

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

PP No. 31 Tahun 1956.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 1949

• Berlaku mulai 75 tahun yang lalu

Sumpah Jabatan Notaris

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Download file:

PP No 11 Tahun 1949.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 1947

• Berlaku mulai 77 tahun yang lalu

Menambah Peraturan Pemerintah No. 10.Tahun 1947 dari Hal Sumpah Jabatan untuk Hakim dan lain sebagainya

Abstrak

Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mengubah

PP No. 10 Tahun 1947 tentang Sumpah Jabatan Untuk Hakim, Jaksa, Panitera Serta Panitera Pengganti

Download file:

PP No.19 Tahun 1947.pdf

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 134 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Perikanan dan Kelautan Transportasi Darat/Laut/Udara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 134 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 134, LN 2024 (244) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan. Tunjangan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pengusahaan Jasa Kelautan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Tunjangan Analis Pengusahaan Jasa Kelautan bagi: 1) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan 2) Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada instansi daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5)

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 129 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Perizinan, Pelayanan Publik Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 129 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Data Ilmiah

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 129, LN 2024 (236) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah , perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah. Tunjangan Analis Data Ilmiah adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Data llmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 128 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah

Abstrak

Download file:

Perpres Nomor 128 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Penata Penerbitan Ilmiah

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 128, LN 2024 (235) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan llmiah, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan llmiah sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah. Tunjangan Penata Penerbitan Ilmiah adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Penerbitan Ilmiah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 127 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi Sumber Daya Alam

Download file:

Perpres Nomor 127 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Kurator Koleksi Hayati

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 127, LN 2024 (234) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati. Tunjangan Kurator Koleksi Hayati adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Kurator Koleksi Hayati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 126 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Abstrak

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 126 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Analis Pemanfaatan - Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 126, LN 2024 (233) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengatahuan dan Teknologi sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Tunjangan Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Analis Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Status Peraturan

Mencabut

PERPRES No. 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

Download file:

Perpres Nomor 125 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan fungsional - penata Ruang

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 125, LN 2024 (232) : 4 hlm.; jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan beban kerja, tanggung jawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang. Tunjangan Penata Ruang adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2024.
Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2013 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2024

• Berlaku mulai 5 bulan yang lalu

Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Kepegawaian, Aparatur Negara Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi

Download file:

Perpres Nomor 120 Tahun 2024.pdf

Tunjangan - Jabatan Fungsional - Penata Mediasi - Sengketa - Hak Asasi Manusia

2024

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 120, LN 2024 (221) : 4 hlm., jdih.setneg.go.id

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan mutu, prestasi, pengabdian, dan produktivitas kinerja Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia, perlu diberikan Tunjangan Jabatan Fungsional penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan risiko pekerjaan.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 2023; PP Nomor 7 Tahun 1977; PP Nomor 11 Tahun 2017; dan Keppres Nomor 87 Tahun 1999.
Peraturan ini mengatur mengenai Tunjangan Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia yang selanjutnya disebut Tunjangan Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia adalah tunjangan jabatan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional Penata Mediasi Sengketa Hak Asasi Manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 2024.
Lampiran file: 5 hlm (batang tubuh hlm 1 sd 4, lampiran hlm 5).

First
Previous
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 Desember 1956.