Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 1971

Menemukan 161 peraturan dalam 0,002 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 10 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Satya Noiaga Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 31 Tahun 1964 tentang Pendirian Perusahaan-Perusahaan Negara: Aduma Niaga, Aneka Niaga, Panca Niaga, Satya Niaga, dan Pembangunan Niaga
Download file:
PP NO 10 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 8 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan III, Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan IV, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Perkebunan V, Menjadi PT Perkebunan Nusantara III
Mencabut
  1. PP No. 8 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP NO 9 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXIII Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
BUMN Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 17 Tahun 1996 tentang Peleburan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIII, Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXVI, Dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan XXIX Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara XII
  2. PP No. 9 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan III Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
  3. PP No. 64 Tahun 1971 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara Perkebunan XXVI Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Download file:
PP NO 8 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Semen padang Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 135 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Semen Padang
Download file:
PP NO 7 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 6 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pemberian Kelonggaran Perpajakan Terhadap Perusahaan - Perusahaan Negara Yang Dialihkan Bentuk Usahanya Menjadi Perusahaan Jawatan Dan Perusahaan Perseroan
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Download file:
PP NO 6 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 5 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pencabutan Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1957 (L.N. Tahun 1957 No. 74) Tentang Lembaga Administrasi Negara
Abstrak
Administrasi dan Tata Usaha Negara
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 30 Tahun 1957 tentang Lembaga Administrasi Negara
Download file:
PP NO 5 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 4 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Asuransi Bendasraya Menajdi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Asuransi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 10 Tahun 1973 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Asuransi Kerugian
Mencabut
  1. PP No. 21 Tahun 1969 tentang Perubahan Dan Penambahan Atas Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 113) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Jiwasraya Dan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 No. 114) Tentang Pendirian Perusahaan Asuransi Bendasraya
  2. PP No. 41 Tahun 1965 tentang Pedirian Perusahaan Asuransi Bendasraya
Download file:
PP NO 4 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 3 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Sabang Merauke, PN, Barata dan Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek - Proyek Industri Dasar Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 36 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pelaksanaan Pembangunan Proyek-Proyek Industri Dasar
  2. PP No. 125 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Barata
  3. PP No. 124 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Sabang Merauke
Download file:
PP NO 3 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 2 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (P.N) Boma, Perusahaan Negara (P.N) Bisma Dan Perusahaan Negara (P.N) Indra Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PP No. 38 Tahun 1962 tentang Pendirian Perusahaan Negara Indra
  2. PP No. 129 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Bisma
  3. PP No. 128 Tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Boma
Download file:
PP NO 2 TH 1971.pdf
Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan Dalam Bidang Perasuransian Kredit
Abstrak
Asuransi Perbankan, Lembaga Keuangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PP No. 20 Tahun 2020 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia
Download file:
PP NO 1 TH 1971.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan