PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 987 peraturan dalam 0,009 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 267 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi PN. Industri Kimia

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 268 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi PN. IGLAS

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 269 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi P.N. INTIRUB

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bandung No. 269 Tahun 2014
BELANJA SUBSIDI KEPADA PERUSAHAAN UMUM BADAN URUSAN LOGISTIK SUB DIVISI REGIONAL BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2014

BUMN Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 270 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi PN. Semen Gresik

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 271 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi PN. BLABAK

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 272 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi PN. ZATAS

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 273 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi PN. Semen Padang

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 274 Tahun 1961
Pengangkatan Direksi PN. Padalarang

BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan