Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.329 peraturan dalam 0,04 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2008

Tata Cara Pengadaan Dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri Oleh Pemerintah

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pengadaan Barang/Jasa

Download :
PP 54 Tahun 2008.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Bima Nomor 54 Tahun 2016

KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download :
Perwali No. 54 Tahun 2016.pdf

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah - KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

2016

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 54, Lembaran Daerah Nomor 312

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang KEUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU FUNGSI

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Bima Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bima, perlu ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
UU No. 13 Tahun 2002, UU No. 25 2007, UU No. 12 2011, UU No. 5 2014, UU No. 23 2014, UU No. 30 2014, PP No. 18 2016, Perpres No. 97 2014, Permendagri No. 80 2015, Perda Kota Bima No. 5 2016
Dalam Perda Ini Diatur Tentang : Ketentuan Umum; Kedudukan; Susunan Organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata Kerja; Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Desember 2016.
-
-
16

Undang-undang (UU) No. 54 Tahun 1999

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Download :
UU Nomor 54 Tahun 1999.pdf

Abstrak

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 54 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download :
54-TUPOKSI KELAUTAN PERIKANAN.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 54 Tahun 2014

Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 2 Tahun 2018 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta

Mencabut :

PERWALI Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2012 tentang Tenaga Ahli Walikota Yogyakarta

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Riau Nomor 54 Tahun 2021

Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pendidikan Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PERGUB Prov. Riau No. 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau

Download :
Pergub No 54 Tahun 2021 S.pdf

Abstrak

Dewan-Pendidikan

2021

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2021/No. 54

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provinsi Riau

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka pemilihan Dewan Pendidikan secara transparan, akuntabel dan demokratis perlu diatur persyaratan dan mekanisme pemilihan anggota Dewan Pendidikan Provinsi Riau.
Dasar Hukum Pergub ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemeintah Nomor 17 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015;
Beberapa ketentuan daJam Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2020 tentang Dewan Pendidikan Provins: Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2020 Nomor 3) diubah.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 24 November 2021.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman No. 54 Tahun 2011

Uraian, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Administrasi dan Tata Usaha Negara Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

PERBUP Kab. Sleman No. 34 Tahun 2010 tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Abstrak

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 54 Tahun 2016

Perubahan Atas Pergub DIY No. 99 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi UPT Pada Dinas Perindag

Administrasi dan Tata Usaha Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Abstrak

DISPERINDAG – UPT – PERUBAHAN

2016

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 54, BD.2016/NO.55

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Perubahan Atas Pergub DIY No. 99 Tahun 2015 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Uraian Tugas dan Fungsi UPT Pada Dinas Perindag

ABSTRAK:

Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2015 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Beralihnya urusan pengelolaan metrologi menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota maka perlu penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950, Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2015, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 99 Tahun 2015.
Dalam Peraturan Gubernur ini diatur bahwa terdapat ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 59 Tahun 2015 yang diubah, yaitu Pasal I yang terdiri dari Pasal 2, Pasal 4, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 dan Pasal II.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Agustus 2016.
5 HLM; -

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 54 Tahun 2021

Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Status Peraturan

Mencabut :

Peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir

Download :
Perbup_54_2021.pdf

Abstrak

Organisasi dan Tata - Kerja Dinas - Pengendalian - Penduduk dan Keluarga - Berencana - Kabupaten - Ogan Komering Ilir

2021

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 54, BD.2021/No.54

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir

ABSTRAK:

Berdasarkan persetujuan Gubernur Sumatera Selatan melalui surat Nomor : 061/4170/VII/2021 dan berdasarkan eraturan Bupati Ogan Komering Ilir Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susu nan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum sehingga perlu diganti
Dasar hukum dalam peraturan ini : UU No 2 Tahun 1959;UU No 12 Tahun 2011;UU No 5 Tahun 2014;UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali dubah, terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020 ;PP No 79 Tahun 2005;PP No 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan PP No 72 Tahun 2019;Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 163 Tahun 2016;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021;Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021;Perda No 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Perda No 3 Tahun 2021;
dalam peraturan ini diatur mengenai Ketentuan Umum ,kedudukan ,susunan Organisasi,Uraian tugas dan Fungsi,Unit pelaksana teknis daerah,Kelompok jabatan fungsional,tata kerja,ketentuan peralihan,ketentuan penutup

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2021.
Mencabut peraturan Bupati Nomor 92 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Ogan Komering Ilir
17 Hlm

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Nias No. 54 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Nias

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download :
BERITA DAERAH 54 ttg Kelautan.doc

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Agustus 2008.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 1999.