PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 909 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 193 Tahun 1963
Tugas Kepada Ketua Harian Dana Perjuangan/Pembangunan Irian Barat Untuk Menyerahkan Kapal-Kapal

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1953
Tidak Diperbolehkan Permohonan Bebas Tugas Kepala Staf Angkatan Darat

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 211 Tahun 1966
Panji Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1960
Kedudukan Daerah Kepentingan Pelabuhan Tanjung Priok/Pasar Ikan Kedalam Wilayah Kekuasaan Penguasa Perang Maritim Jakarta

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 214 Tahun 1952
Penunjukan Pengadilan Tentara Di Yogyakarta Untuk Mengadili Pemberontakan Militer Di Makasar

Hukum Acara dan Peradilan Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 221 Tahun 1963
Pengerahan Potensi Alat Polisionil Di Laut

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 233 Tahun 1963
Galangan Perkapalan Di Manokwari Irian Barat Menjadi Milik Angkatan Laut Republik Indonesia

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 241 Tahun 1952
Memberhentikan Dengan Hormat Jabatannya dan Mengeluarkan Dari Dinas Ketentaraan Komandan Brigade 3 Territorium 5

Kepegawaian, Aparatur Negara Pertahanan dan Keamanan, Militer

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan