Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tim Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka mencapai indikator kinerja pembangunan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, membutuhkan langkah-langkah percepatan pelaksanaan program pembangunan melalui pengendalian dan evaluasi terhadap pencapaian tujuan dan target rencana kerja pemerintah daerah;
b. bahwa dalam rangka percepatan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Blora perlu dibentuk Tim Percepatan Pembangunan yang beranggotakan tenaga ahli yang profesional dan independen;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tim Percepatan Pembangunan Daerah Kabupaten Blora;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 7 Tahun 2021
Peraturan Bupati ini mengatur ketentuan umum, pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi, keanggotaan TP2D, hak dan kewajiban TP2D, masa bhakti, pemberhentian, pembiayaan dan ketentuan penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 2021.
8 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 34 Tahun 2010
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang MASTER PLAN E-GOVERNMENT KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2020-2024
ABSTRAK:
Bahwa Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) merupakan kunci penting dalam kelancaran proses pelayanan dalam pemerintahan, baik dalam pelayanan publik maupun administrasi pemerintahan.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959; UU No. 11 Tahun 2008; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 61 Tahun 2010; PP No. 13 Tahun 2019; Perpres No. 95 Tahun 2018; Permenkominfo No. 7 Tahun 2013; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permenpan RB No. 5 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Sistematika Master Plan; Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Juni 2020.
5 Halaman dan 1 Halaman Lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 34 Tahun 2021
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2021/NO.34, LL KAB. KAYONG UTARA : 5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENETAPAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2022
ABSTRAK:
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyampaikan seluruh rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan perkada;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6), UU No.6 Tahun 2007, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda Kayong Utara No.12 Tahun 2020, Perbup Kayong Utara No.31 Tahun 2019, Perbup Kayong Utara No.20 Tahun 2021.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Penatapan dan Sistematika Renja PD Tahun 2022, dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2021.
Peraturan ini memiliki 5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mempawah Nomor 34 Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH TAHUN 2020
ABSTRAK:
Bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Mempawah Tahun 2020, merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun Pemerintah Kabupaten Mempawah sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2020, yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mempawah; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Rencana Keija Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah Tahun Anggaran 2020;
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.27 Tahun 1959, UU No.25 Tahun 2004, UU No.33 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2003, UU No.12 Tahun 2011, UU No.6 Tahun 2014, UU No.23 Tahun 2014, diubah UU No.9 Tahun 2015, PP No.58 Tahun 2005, PP No.8 Tahun 2008, PP No.58 Tahun 2014, PP No.2 Tahun 2018, Permendagri No.80 Tahun 2015, Permendagri No.22 Tahun 2018, Permendagri No.86 Tahun 2017, Perda No.2 Tahun 2015, Perda No.5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum; Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
5 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 34 Tahun 2017
RENCANA - KERJA - PEMBANGUNAN - DAERAH - KABUPATEN - OGAN - ILIR - TAHUN 2017
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 34, BD.2017/NO.34
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017
ABSTRAK:
Bahwa berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 20'17 dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 ten tang Tahapan, Tatacara Penyusunan, PengendaIian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka terhadap Peraturan Bupati Ogan Ilir Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017 perlu dilakukan Perubahan
Dasar Hukum dalam peraturan ini adalah : UU No 37 tahun 2003;UU No 17 Tahun 2003:UU No 25 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 20014; UU No 12 Tahun 2011;UU No 33 Tahun 2014 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 58 Tahun 2005;PP No 38 Tahun 2007;PP No 8 Tahun 2008;Pemendagri No 13 Tahun 2006; sebagaimana telah diubah dengan Permendagrai No 21 Tahun 2011;Permendagri no 54 Tahun 2010;Perda No 20 Tahun 2007;Perda no 12 Tahun 2016;Perda No 9 Tahun 2005;Perda No 29 Tahun 2017
Materi Pokok dalam peraturan ini antara lain:Evaluasi Hasil pelaksanaan RKPD ,sampai dengan triwulan I ,Rencana Program dan Kegiatan priorits Daerah dalam Perubahan RKPD
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2017.
Peraturan yang diubah :Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2017
peraturan yang akan diatur : Peraturan bupati Nomor 34 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Ilir Tahun 2016
5 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Semarang Nomor 34 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019
ABSTRAK:
a. bahwa agar pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019 dapat berjalan efektif, efisien, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu disusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019;
b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005,Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007,Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 , Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012,Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008,Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 15 Tahun 2016,Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 dan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor Tahun 2018.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang ketentuan umum, pelaksanaan RKPD dan Ketentuan Umum.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
8 hlm
Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta No. 34 Tahun 2013
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA INDUK SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 - 2024
ABSTRAK:
Untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik serta pengelolaan informasi, yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel yang sesuai dengan prinsip-prinsip good governance perlu didukung dengan penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Dalam rangka mewujudkan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang baik dan terarah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat, perlu disusun dengan dokumen Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi.
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016; Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012; Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2015; Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 57/KEP/M.KOMINFO/12/2003; Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 26 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, maksud dan tujuan, rencana induk sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Oktober 2019.
4 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
