PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 990 peraturan dalam 0,012 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 213 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 212 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 211 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 210 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Kehutanan dan Perkebunan Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 209 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 208 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 207 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 206 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 205 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 204 Tahun 1961
• Berlaku mulai 63 tahun yang lalu
BUMN Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan