Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria Pencarian: Tahun: 2012

Menemukan 8.865 peraturan dalam 0,033 detik

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 43/PMK.010/2012
Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan
Abstrak
Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 23/PMK.010/2017 tentang Pencabutan Peraturan Menteri Keuangan/Keputusan Menteri Keuangan Yang Pengaturan Kewenangannya Beralih Dari Kementerian Keuangan Kepada Otoritas Jasa Keuangan
Diubah dengan
  1. PMK No. 220/PMK.010/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.010/2012 tentang Uang Muka Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor pada Perusahaan Pembiayaan
Download file:
PMK Nomor 43 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 247/PMK.02/2012
Tata Cara Perencanaan, Penetapan Alokasi, Dan Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara
Abstrak
APBN
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 177/PMK.02/2014 tentang Tata Cara Perencanaan, Penelaahan, dan Penetapan Alokasi Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
Download file:
2012 PMK 247.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 212/PMK.07/2012
Alokasi Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam Pertambangan Minyak Bumi dan Gas Bumi dalam Rangka Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2012
Abstrak
APBN Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Sumber Daya Alam
Download file:
PMK Nomor 212 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 65/PMK.02/2012
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Abstrak
Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Pertambangan Migas, Mineral dan Energi Subsidi, PSO
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 130/PMK.02/2015 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, dan Pertanggungjawaban Dana Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Diubah dengan
  1. PMK No. 2/PMK.02/2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.02/2011 Tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Mengubah
  1. PMK No. 217/PMK.02/2011 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Penghitungan, Pembayaran, Dan Pertanggungjawaban Subsidi Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu
Download file:
PMK Nomor 65 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 05/PMK.08/2012
Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana dalam Negeri dengan Cara Lelang
Abstrak
Penanaman Modal dan Investasi Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 195/PMK.08/2020 tentang Lelang Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Domestik
Diubah dengan
  1. PMK No. 20/PMK.08/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 5/PMK.08/2012 Tentang Penerbitan Dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Di Pasar Perdana Dalam Negeri Dengan Cara Lelang
Mencabut
  1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.08/2009 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara di Pasar Perdana Dalam Negeri dengan Cara Lelang
Download file:
PMK Nomor 5 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 108/PMK.011/2012
Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Impor Barang dan Bahan Guna Pembuatan Karpet dan/atau Permadani untuk Tahun Anggaran 2012
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Download file:
PMK Nomor 108 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AKFTA)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 24/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN-Korea Free Trade Area
Diubah dengan
  1. PMK No. 85/PMK.010/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (Akfta)
Mencabut
  1. PMK No. 200/PMK.011/2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
  2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 236/PMK.011/2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean-Korea Free Trade Area (AK-FTA)
Download file:
PMK Nomor 118 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.04/2012
Pembebasan Bea Masuk dan/atau Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah/Hibah untuk Keperluan Ibadah untuk Umum, Amal, Sosial, atau Kebudayaan
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Mencabut
  1. PMK No. 27/PMK.011/2011 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 144/KMK.05/1997 tentang Pembebasan Bea Masuk dan Cukai atas Impor Barang Kiriman Hadiah untuk Keperluan Ibadah Umum, Amal, Sosial dan Kebudayaan
Download file:
PMK Nomor 70 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 208/PMK.011/2012
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam Rangka Asean Trade In Goods Agreement (ATIGA)
Abstrak
Bea Cukai, Ekspor-Impor, Kepabeanan
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. PMK No. 25/PMK.010/2017 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Dalam Rangka ASEAN Trade In Goods Agreement
Mencabut
  1. PMK No. 128/PMK.011/2010 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk Atas Barang Impor Dalam Rangka ASEAN TRADE IN GOODS AGREEMENT (ATIGA)
Download file:
PMK Nomor 208 Tahun 2012.pdf
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 201/PMK.07/2012
Pedoman Umum Dan Alokasi Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2013
Abstrak
APBN Standar/Pedoman
Download file:
2012 PMK 201.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan