Peraturan Bupati (PERBUP) tentang RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SEKADAU TAHUN 2019
ABSTRAK:
bahwa rancangan rencana kerja pemerintah daerah kabupaten sekadau tahun 2019 telah dibahas bersama seluruh kepala satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerntah kabupaten sekadau
UU No.17 Tahun 2003, UU No.34 Tahun 2003, UU No.25 Tahun 2004, UU No.17 Tahun 2007, UU No.23 Tahun 2014, PP No.20 Tahun 2004, PP No.58 Tahun 2005, PP No.38 Tahun 2007, PP No.8 Tahun 2008, PP No.90 Tahun 2010, Perpres No.2 tahun 2015, Permendagri No.13 Tahun 2006, Permendagri No.86 Tahun 2017, Permendagri No.38 Tahun 2018, Perda no.7 Tahun 2008, Perda No.5 Tahun 2013, Perda no.2 Tahun 2006, Perda No.7 Tahun 2008, Perda No.4 Tahun 2009, Perda No.2 Tahun 2016, Perda No.4 Tahun 2016,
ketentuan umum; Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Juni 2018.
15 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kayong Utara Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Induk Pelabuhan Sungai Matan Kabupaten Kayong Utara
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka untuk kepentingan penyelenggaraan pelabuhan dan memberikan pedoman bagi pembangunan dan pengembangan pada pelabuhan Sungai Matan Kabupaten Kayong Utara yang ditetapkan sebagai pelabuhan sungai, perlu menyusun rencana induk pelabuhan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009; Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 8 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 2 Tahun 2017
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Penyelenggaraan Kegiatan; Pembangunan dan Pengembangan Fasilitas; penggunaan dan Pemanfaatan lahan; Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2018.
6 halaman peraturan
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pati Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Strategis Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati tahun 2017-2022
ABSTRAK:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 123
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pemerintah Daerah, Perangkat Daerah menyusun
Rencana Strategis Perangkat Daerah dan ditetapkan
dengan Peraturan Bupati;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Rencana Strategis Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten
Pati Tahun 2017-2022;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 26 Tahun 2007; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 32 Tahun 2009; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 6 Tahun 2008; PP No. 8 Tahun 2008; PP No. 26 Tahun 2008; PP No. 18 tahun 2016; Perpres No. 166 Tahun 2014; Perpres No. 2 Tahun 2015; Permendagri No. 86 Tahun 2017; Perda Prov Jateng No. 3 Tahun 2008; Perda Prov Jateng No. 6 Tahun 2010; Perda Prov Jateng No. 5 Tahun 2014; Perda Kab Pati No. 5 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 8 Tahun 2011; Perda Kab Pati No. 12 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 13 Tahun 2016; Perda Kab Pati No. 1 Tahun 2018; Perbup Pati No. 64 Tahun 2016;
Dalam peraturan ini diatur tentang Rencana Strategis Kecamatan Gunungwungkal Kabupaten Pati Tahun 2017-2022.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
14 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lahat Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Lahat Tahun 2018
ABSTRAK:
Berkenaan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi RKPD Tahun 2018 yang telah ditetapkan dengan Perbup No. 30 Tahun 2017 tentang RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan Pasal 355 Permendagri No. 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah. Untuk itu perlu menetapkan perbup ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 39 Tahun 2006; PP No. 18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 sebagaimana sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PERMENDAGRI No. 21 Tahun 2011; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 32 Tahun 2017; PERDA No. 14 Tahun 2008; PERDA No. 9 Tahun 2014; PERDA No. 4 Tahun 2016; PERBUP No. 30 Tahun 2017.
Dalam peraturan ini diatur mengenai Perubahan RKPD Kabupaten Lahat Tahun 2018
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 24 Juli 2018.
4 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toba Samosir Nomor 30 Tahun 2018
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No. 30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir Tahun 2019
ABSTRAK:
Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Toba Samosir wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2019 yang digunakan sebgai instrument evaluasi penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Palfon anggaran Sementara (KUA dan PPAS) Tahun 2019 sehingga perlu ditetapkannya Peraturan Bupati Toba Samosir tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir.
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 12 tahun 1998; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 25 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 17 Tahun 2007; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 8 Tahun 2008; PERPRES No. 2 Tahun 2015; PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006; PERMENDAGRI No. 86 Tahun 2017; PERMENDAGRI No. 22 Tahun 2019; PERDA Prov. SU No. 12 Tahun 2008; PERDA Prov. SU No. 5 Tahun 2014; PERDA Prov.SU No. 6 Tahun 2009; PERDA Kab. Toba Samosir No. 3 Tahun 2016; dan PERDA Kab. Toba Samosir No. 5 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Toba Samosir dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. . Diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Tujuan, Fungsi dan Sistematika Penulisan, Pengendalian dan Evaluasi, Ketentuan Lain serta Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Juli 2018.
7
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Bekasi Nomor 30 Tahun 2018
PERBUP Kab. Bekasi No. 29.A Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2019
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24.A Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2018
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 30 Tahun 2018
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2019
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/No.30
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2019
ABSTRAK:
a. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentangSistemPerencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat(2) Undang- Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentangPemerintahan Daerah, bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019.
1.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun
2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 2008 Nomor
4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangkah Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018
tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor
26 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun
2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 26).
pasal 1
pasal 2
pasal 3
pasal 4
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 29 Juni 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 30
3 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 30 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 30, BD.2018/NO. 30, TBD. 2018, LL SETDA KAB. KEPULAUAN ARU : 7 HAL
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2019
ABSTRAK:
Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan program-
program Pembangunan Daerah agar berjalan secara
efektif, efisien dan tepat sasaran sebagai pelaksanaan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2016-2021,
perlu menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018.
Untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 26
ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah,
dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu
mengatur Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2018.
Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2019.
Pasal 18 ayat {6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015; Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Aru Nomor 1 Tahun 2006; Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2012; Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2017.
Peraturan Bupati ini mengatur tentang Rencana
Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Aru
Tahun 2019.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Seluma Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 29, Berita Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Nomor 29
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Seluma Nomor 42 Tahun 2017 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma
ABSTRAK:
a. Sehubungan Dengan Adanya Perkembangan yangh Tidak Sesuai dengan Asumsi Kerangka Ekonomi Daerah dan Kerangka Pendanaan,Prioritas dan sasaran Pembangunan,Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dan Keadaan yang Menyebabkan Saldo Anggaran Lebih Dari Tahun Anggaran Sebelumnya Harus digunakan untuk Tahun Berjalan,dan Adanya Pergeseran Pagu Kegiatan Antar Perangkat Daerah,Penambahan Kegiatan Baru,Penambahan atau Pengurangan Target Kinerja dan Pagu Kegiatan,Maka Perlu Melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2018
b. Peraturan Bupati Seluma Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2018 Sebelumnya Telah ditetapkan dengan Peraturan Bu[ati Seluma NOmor 42 Tahun 2017
c.sesuai ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan ,Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , bahwa Perubahan RKPD dan Kerja Pemerintah Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menujukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi: Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana Program RKPD berkenaan; dan /atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk berjalan;
d. berdasarkan ketentuan dalam Pasal 286 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan , Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Pemerintah Daerah bahwa Rancangan Perkada sesuai Pasal 345 ayat (6) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk di tetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD
1. UU No.3 Tahun 2003
2. UU No.17 Tahun 2003
3. UU No.1 Tahun 2004
4. UU No.25 Tahun 2004
5. UU No.33 Tahun 2004
6. UU No.17 Tahun 2007
7. UU No.23 Tahun 2014
8. PP No.55 Tahun 2005
9. PP No.58 Tahun 2005
10. PP No.8 Tahun 2006
11. PP No.39 Tahun 2006
12. PP No.40 Tahun 2006
13. PP No.3 Tahun 2007
14. PP No.8 Tahun 2008
15. Peraturan Presisen No.2 Tahun 2014
16. PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006
17. PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015
18. PERMENDAGRI No.86 Tahun 2017
19. PERMENDAGRI No.23 Tahun 2018
20. PERDA No. 5 tahun 2005
21. PERDA No. 6 tahun 2016
22. PERDA No. 8 tahun 2016
Sistem Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Seluma Tahun 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari 1 Buku meliputi:
BAB I: PENDAHULUAN
BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN KE DUA
BAB II:KERANGKAH EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH
BAB IV: SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH
BABN V: RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH
BAB VI : PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Agustus 2018.
6
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Toli-Toli Nomor 29 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 9 TAHUN 2017 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TOLITOLI TAHUN 2018
ABSTRAK:
bahwa agar Pelaksanaan Perencanaan Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli dapat terlaksana secara optimal, terarah, terkoordinasi, demokratis, sinergis, komprehensif dan partisipatif, dipandang perlu menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tolitoli Tahun 2018; bahwa Perubahan RKPD merupakan Landasan dan Pedoman Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS untuk menyusun Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2018;
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 12 Tahun 2006; Peraturan Daerah Kabupaten Tolitoli Nomor 4 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang perubahan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2018.
Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017
5 halaman.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
