PAKAIAN DINAS, ATRIBUT, DAN KELENGKAPAN PAKAIAN DINAS PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABAPATEN BENGKULU SELATAN
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, Berita Daerah Kab. Bengkulu Selatan Tahun 2017 Nomor 17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pakaian Dinas, Atribut dan Kelengkapan Pakaian Dinas Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan
ABSTRAK:
Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (3) dan Pasal 31 ayat (3) Permendagri No. 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas PNS di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
UU No. 9 Tahun 1967; UU No. 5 Tahun 2014; UU No, 23 Tahun 2014; PP No. 42 Tahun 2004; PP No. 53 Tahun 2010; Kepres No. 82 Tahun 1971; Kepres No. 33 Tahun 2009; Permendagri No. 60 Tahun 2007; Permendagri No. 19 Tahun 2013; Kepmenhub No. 72 Tahun 2014; Perda No. 9 Tahun 2013.
Peraturan Bupati ini mengatur jenis dan atribut pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan. Untuk pakaian dinas unit kerja yang memiliki uniform tersendiri akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Bengkulu Selatan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Juli 2017.
Diubah
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian dinas Pegawai Negeri sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
13 Hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Gunungkidul No. 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul No. 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Bahwa Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2016; Bahwa guna menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok, NPHD antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul untuk kegiatan Water Resources and Irrigation Sector Management Program phase 2 (WISM- 2) Nomor: AMA-35/PHD-57/PK/2016 tanggal 25 Oktober 2016, Surat Edaran Gubernur Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 900/0444 tanggal 12 Januari 2017 perihal Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2017, Surat dari Dinas Kesehatan nomor 900/914/TU.3 tanggal 17 Februari 2017 perihal permohonan perbup mendahului perubahan , Surat dari Satuan Polisi Pamong Praja nomor 910/36/2017 tanggal 27 Januari 2017 perihal usulan tambahan gaji pegawai 2017, Surat dari Dinas Sosial nomor 460/47/2017 tanggal 24 Januari 2017 perihal usulan tambahan anggaran untuk Pengelolaan Taman Bhakti Pertiwi dan monumen Radio Playen., Surat dari Dinas Pertanahan dan Tata Ruang nomor 913/022 tanggal 30 Januari 2017 perihal usulan tambahan gaji, Surat dari Dinas Kebudayaan nomor 913/016 tanggal 23 Januari 2017 perihal pergeseran Peraturan Bupati yang menyebutkan bahwa Dinas Kebudayaan sebagai dinas baru masih terdapat kekurangan untuk pembayaran gaji pegawai dan kebutuhan sarana prasarana perkantoran, surat nomor 912/042 tanggal 7 Februari 2017 perihal keberatan pembayaran rekening listrik, surat nomor 300/008 tanggal 12 Januari 2017 perihal permohonan tambahan dana, Surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil nomor 900/159 tanggal 8 Februari 2017 perihal tambahan anggaran belanja listrik tahun 2017, Surat dari Dinas Komunikasi dan Informatika nomor 900/036 tanggal 24 Januari 2017 perihal usulan penambahan gaji, Surat dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan nomor 900/058 tanggal 19 Januari 2017 perihal usulan tambahan anggaran, Surat dari Dinas Kelautan dan Perikanan nomor 050/68 tanggal 30 Januari 2017 perihal usulan tambahan gaji pegawai 2017, Surat dari Camat Patuk nomor 900/033 perihal permohonan tambahan anggaran belanja tidak langsung, Surat dari Camat Karangmojo nomor 900/26 perihal usulan permohonan penambahan tunjangan jabatan, Surat Plt. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu nomor 188/182/III/2017 perihal Permohonan Konsinyering Perubahan Peraturan Perijinan, dan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor 050/0122 perihal Permohonan Tambahan Anggaran
Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 188/PMK.07/2012, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 9 Tahun 2013, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016, dan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 112 Tahun 2016
Materi Pokok: Beberapa ketentuan diubah sebagai berikut:
Ketentuan Pasal 1, Lampiran I, Lampiran II pada Dinas Kesehatan, Lampiran II pada Satuan Polisi Pamong Praja, Lampiran II pada Dinas Sosial, Lampiran II pada Dinas Pertanahan dan Tata Ruang, Lampiran II pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Lampiran II pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Lampiran II pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu, Lampiran II pada Dinas Kebudayaan, Lampiran II pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Lampiran II pada Dinas Kelautan dan Perikanan, Lampiran II pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Lampiran II pada Badan Keuangan dan Aset Daerah, Lampiran II pada Kecamatan Karangmojo, Lampiran II pada Kecamatan Patuk
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Maret 2017.
Mengubah Peraturan Bupati Gunungkidul No. 112 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017
Jumlah Halaman: 10 HLM
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Ogan Ilir Nomor 17 Tahun 2017
PERUBAHAN - ATAS - PERATURAN - PELAKSANAAN - TUGAS
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 17, BD.2017/NO.17
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan atas Peraturan Pelaksanaan Tugas Bupati Ogan Ilir Nomor 4 Tahun 2107 Tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Sekreteriat Daerah Tahun 2117
ABSTRAK:
Bahwa mengingat beban tugas dalam pengelolaan keuangan pada Sekretariat Daerah, perlu untuk memberikan tambahan penghasilan bulanan dan bantuan lump sum para pejabat dan pegawai Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Ogan ilir dalam rangka Pengelolaan Administrasi Keuangan;
Nota Dinas Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir II Tanggal 16 Maret 2017 tentang Perubahan Besaran Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017 untuk para Asisten Sekretaris Daerah
Dasar Hukum dalam Peraturan ini antara lain :UU No 17 Tah8un 2003;UU No 23 Tahun 2003 ; UU No 1 Tahun 2004;UU No 33 Tahun 2004;UU No 12 Tahun 2011;UU NO 23 Tahun 2014 sebagaimana te1ah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No 9 Tahun 2015 ;PP No 55 Tahun 2005;PP No 8 Tahun 2006 ;Permendagri No 13 Tahun 2006 Sebagaimana
telah diubah dengan permendagri No 21
tahun 2011 ;Pertda No 20 Tahun 2007;Perda No 12 Tahun 2016;Perda No 13 Tahun 2016;Perbup No 78 Tahun 2016;
Materi poko dalam peraturan ini adalah ; Beberapa ketentuan dalam peraturan Bupati Ogan IIi Nomor
04 Tahun 2017 tentang Tambahan Penghasilan
Berdasarkan Beban Kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat
Daerah Tahun Anggaran 2017
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 20 Maret 2017.
Peraturan yang diubah :Peratuan Bupati No 4 tahun 2017 Tentang Tambahan penghasilan Berdasarkan beban kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017
Peraturan yang akan diatur :Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tambahan penghasilan Berdasarkan beban kerja Pengelolaan Keuangan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2017
5 Hlm
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Ternate Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 17, Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2017 Nomor 285
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Ternate
ABSTRAK:
Dasar Pertimbangan Peraturan Walikota ini adalah Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota; berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Ternate
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah UU No. 11 Tahun 1999; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kota Ternate No. 11 Tahun 2016; Perwali Ternate No. 19 Tahun 2016
Dalam Peraturan Walikota ini diatur tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kebakaran Kota Ternate dengan menetapkan batasan dan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Tugas dan fungsi; susunan organisasi; tugas dan fungsi jabatan struktural; tata kerja
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Januari 2017.
14 Halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Garut Nomor 17 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Program Linieritas/Penyesuaian Basic Pendidikan Guru Dengan Tugas Yang Diempu
ABSTRAK:
Sehubungan dengan masih banyaknya guru di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Hulu Sungai
Utara, dimana pendidikan yang diperoleh belum sesuai atau
belum linier dengan tugas yang diempu, maka hal ini dapat
berpotensi rendahnya kinerja atau mutu pendidikan
khususnya pada satuan pendidikan dasar.
Dalam rangka meningkatkan kinerja dan mutu
pendidikan pada jenjang satuan pendidikan dasar, maka
perlu mengatur penyesuaian antara basic pendidikan guru
dengan tugas yang diempu (linieritas).
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 35
Tahun 2015 tetang Lineritas/Penyesuaian Basic Pendidikan
Guru SD dengan Sertifikasi Pendidikan Yang Diberikan,
setelah dilakukan evaluasi ternyata dalam pengaturan
masih belum optimal, sehingga dipandang perlu dilakukan
perubahan dan penyempurnaan.
Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 12
Tahun 2016; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2011; Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 38 Tahun 2016.
Peraturan ini memuat tentang Program Linieritas/
Penyesuaian Basic Pendidikan Guru dengan Tugas yang
diempu, dengan sistematika: Ketentuan Umum; Kewajiban Linieritas dan Sanksi; Syarat Mengikuti Program Linieritas; Pembiayaan dan Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
Peraturan ini mencabut Peraturan Bupati Hulu
Sungai Utara Nomor 35 Tahun 2015 tentang Lineritas/Penyesuaian Basic
Pendidikan Guru SD dengan Sertifikat Pendidikan Yang Diberikan.
5 halaman
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2017
Permendikbud No. 14 Tahun 2018 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar,
Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan NO. 17, BN 2017/NO 660; PERATURAN.GO.ID; 19 HLM
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Atau Bentuk Lain Yang Sederajat
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2017.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
