PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 264.044 peraturan dalam 0,047 detik

Undang-undang (UU) No. 20 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Agraria, Pertanahan, Tata Ruang
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
Undang-undang (UU) No. 19 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mencabut
  1. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Mengubah
  1. UU No. 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa
Undang-undang (UU) No. 18 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
  2. UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah
Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Mengubah
  1. UU No. 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991
  2. UU No. 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
  3. UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
Undang-undang (UU) No. 16 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Perpajakan
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Mengubah
  1. UU No. 9 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
  2. UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
Undang-undang (UU) No. 15 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 55 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Landak
Undang-undang (UU) No. 14 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi, dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Undang-undang (UU) No. 13 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. UU No. 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Mengubah
  1. UU No. 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam
Undang-undang (UU) No. 12 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 52 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Lembata
Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2000
• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu
Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
Status Peraturan
Mengubah
  1. UU No. 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan