PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,008 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 143 Tahun 1957
Penolakan Banding Jong A Foeng Atas Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 144 Tahun 1957
Penolakan Banding Ho Liong Po Atas Trayek Angkutan

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 145 Tahun 1957
Penolakan Banding Tan Tjhie Atas Trayek Angkutan Barang

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 145 Tahun 1998
Pembentukan Pengadilan Agama Natuna, Tulang Bawang, Tanggamus, Cikarang, Kajen, Giri Menang, Badung, Ermera, Manatuto, Sentani, Mimika, Dan Paniai

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 147 Tahun 1957
Penolakan Banding Tio Sing Han Atas Trayek Angkutan Barang

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 149 Tahun 1957
Penolakan Banding Ny. Tan Halian Atas Trayek Angkutan Barang

Hukum Acara dan Peradilan

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 153 Tahun 1953
Pemberhentian Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Jakarta

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 154 Tahun 1957
Pengangkatan Hakim Perwira Dari Angkatan Darat Pada Pengadilan Tentara Di Semarang

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 154 Tahun 1953
Pemberhentian Hakim-Hakim Perwira Pada Pengadilan Tentara Di Pekalongan

Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan