PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 363 peraturan dalam 0,004 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 57 Tahun 1985
• Berlaku mulai 39 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Teritorial Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 2 Tahun 1982
• Berlaku mulai 42 tahun yang lalu
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Teritorial Indonesia
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 10 Tahun 1985 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1982 Tentang Pembentukan Panitia Penyelesaian Masalah Wilayah Perbatasan Republik Indonesia Dengan Papua Nugini
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 66 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 21 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional Teritorial Indonesia
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 1972
• Berlaku mulai 52 tahun yang lalu
Teritorial Indonesia Perizinan, Pelayanan Publik
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 15 Tahun 1970
• Berlaku mulai 54 tahun yang lalu
Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 169 Tahun 1950
• Berlaku mulai 74 tahun yang lalu
Teritorial Indonesia Pertahanan dan Keamanan, Militer
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 140 Tahun 1950
Teritorial Indonesia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan