Peraturan Menteri Hukum dan HAM NO. 15, BN.2017/NO.1366, peraturan.go.id : 4 Hlm
Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Menteri Hukum dan HAM ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2017.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Cimahi Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Warga Miskin/Tidak Mampu, Anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat untuk meringankan pelayanan kepada masyarakat untuk meringankan beban duka warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan yang anggota keluarganya meninggal dunia, Pemerintah Daerah memandang perlu memberikan bantuan berupa santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS; bahwa agar pelaksanaaan pemberian santunan kematian dapat terlaksana secara terencana, terpadu, dan bertanggung jawab berdasarkan ketentuan, perlu mengatur pedoman pemberian santunan kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian bagi warga miskin/tidak mampu, anggota Linmas, Takmir Masjid, Takmir Musala dan Modin/Lebe Non PNS di Kota Pekalongan;
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005;
DI dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Ruang Lingkup
Bab III Makdus dan Tujuan
Bab IV Penerima Santunan Kematian
Bab V Besar Santunan Kematian
Bab VI Penganggaran
Bab VII Mekanisme Pengajuan Santunan Kematian
Bab VIII Penyerahan Santunan
Bab IX Pengecualian Santunan Kematian
Bab X Pembiayaan
Bab XI Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Mei 2017.
10 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Karo Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Dengan ditetapkannya Permenkeu No. 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Perbup No. 83 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian, Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
Dasar Hukum: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959; UU No. 6 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015; PP No. 43 Tahun 2014; PP No. 60 Tahun 2014; Perda No. 4 Tahun 2015; Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 22 Tahun 2016; Permenkeu No. 49/PMK.07/2016; Perbup No. 58 Tahun 2015; Perbup No. 85 Tahun 2016.
Perubahan Atas Peraturan Bupati Berau Nomor 83 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penghitungan, Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Kampung Setiap Kampung Se-Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2017.
Peraturan yang diubah: Perbup No. 83 Tahun 2016.
20 hlm.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pohuwato No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Bantuan Keuangan Khusus Kelurahan Tahun Anggaran 2017
ABSTRAK:
Peraturan Bupati ini dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat serta melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan yang menyebutkan bahwa sumber keuangan kelurahan dapat berasal dari bantuan pemerintah kabupaten.
Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No.28 Tahun 1999 ; UU No.38 Tahun 2000; UU No.6 Tahun 2003; UU No.15 Tahun 2004; UU No.12 Tahun 2011 ; UU No.23 Tahun 2014 ; PP No. 73 Tahun 2005; PERDA No.8 Tahun 2007 ; PERDA No11 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang bantuan keuangan khusus kelurahan di lingkungan pemerintah kabupaten Pohuwato, termasuk di dalamnya mengatur tentang sumber dana dan besaran bantuan keuangan, mekanisme pelaksanaan dan transfer dana, pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran, penerbitan SPM dan SP2D, transfer dana ke rekening kas umum kelurahan, penatausahaan dan pertanggungjawaban dana transfer, pembinaan dan evaluasi, tuntutan perbendaharaan dan ganti rugi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
Peraturan Bupati ini terdiri atas 12 Halaman beserta lampirannya.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Lamongan No. 15 Tahun 2017
Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 15, Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 15
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Gerbang/Gapura di Kabupaten Lamongan
ABSTRAK:
a. bahwa arsitektur daerah merupakan salah satu seni budaya bangsa Indonesia yang perlu dijaga, diberdayakan, dilestarikann dan dikembangkan, sesuai dengan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945, oleh karenanya gerbang/gapura dipandang perlu untuk berarsitektur daerah agar kebudayaan daerah tetap lestari dan sebagai identitas daerah Kabupaten Lamongan yang merupakan salah satu aspek penunjang pembangunan daerah;
b. bahaw maraknya gerbang/gapura yang heterogen disetiap sudut kota menyebabkan hilangnya identitas budaya daerah pada kawasan perkotaan sehingga dipandang perlu adanya pengaturan mengenai gerbang/ gapura di Kabupaten Lamongan yang seimbang,serasi, dan selasar terhadap nilai-nilai sosial budaya Kab Lamongan
c. bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Gerbang/Gapura di Kabupaten Lamongan.
1. UU No 12 Tahun 1950
2. UU No 28 Tahun 2002
3. UU No 11 Tahun 2010
4. UU No 12 Tahun 2011
5. UU No 23 Tahun 2014
6. Perpres No 87 Tahun 2014
7. Permendagri No 80 Tahun 2015
8. Perda No 6 Tahun 2007
Peraturan ini mengatur tentang Gerbang/ Gapura di Kabupaten Lamongan. Berisi ketentuan umum; asas dan tujuan; Fungsi Gerbang/ Gapura; Arsitektur Gerbang/ Gapura; Pembangunan Gerbang/ Gapura; Ketentuan Peralihan.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 07 April 2017.
9
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Muna No. 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Belanja Tidak Terduga
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan pasal 134 ayat 4 peraturan Menetri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah, perlu mengatur tata cara pemberian dan pertanggung jawaban belanja tidak terduga dengan peraturan Bupati
UU No.29 tahun 1959; UU No.17 tahun 2003; UU No.1 tahun 2004; UU No.33 tahun 2004; UU No.24 tahun 2007; UU No.23 tahun 2014; PP No.58 Tahun 2005; PP No.79 Tahun 2005; PP No.21 Tahun 2008; PP No.22 Tahun 2008; Perpres No.54 Tahun 2010; Permendagri No.13 Tahun 2006
Penganggaran, Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Laporan
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Juni 2017.
10 Halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Brebes Nomor 15 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal (57) ayat (7), pasal (61) ayat (3) dan pasal (70) Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007; Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 9 Tahun 2014;
Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang:
Bab I Ketentuan Umum
Bab II Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Dokumen Pendaftaran Penduduk
Bab III Persyaratan dan Tata Cara Memperoleh Dokumen Pencatatan Sipil
Bab IV Pemanfaatan dan Data Kependudukan
Bab V Ketentuan Penutup
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2017.
49 halaman
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
