Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

Menemukan 986 peraturan dalam 0,01 detik

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Tasikmalaya Nomor 27 Tahun 2003

Wajib Daftar Perusahaan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan

Download :
2003_27 WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Bau-Bau Nomor 27 Tahun 2003

Retribusi Rumah Potong Hewan

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
Perda Kota Baubau No. 27 Tahun 2003.pdf

Abstrak

retribusi - hewan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD. 2003/ NO. 27

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Retribusi Rumah Potong Hewan

ABSTRAK:

Bahwa untuk mengoptimalkan pengelolaan Rumah Potong Hewan sebagai salah satu sumber penerimaan melalui sector Retribusi guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dipandang perlu menetapkan Obyek dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan. Untuk melaksanakan pertimbangan tersebut, maka perlu diatur dan menetapkan Peraturan Daerah.
UU No. 6 Tahun 1967; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 18 Tahun 1997 sebagaimana telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 13 Tahun 2001; PP No. 25 Tahun 2001; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 66 Tahun 2001; Perda Kota Bau-Bau No. 3 Tahun 2003.
Ketentuan Umum,. Nama, obyek dan subyek retribusi,. Golongan retribusi,. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa,. Prinsip dan sasaran dalam penetapan Struktur dan besarnya Tarif,. Struktur dan besarnya tarif retribusi,. Wilayah Pemungutan,. Masa Retribusi dan saat retribusi Terutang,. Tata Cara Pemungutan,. Sanksi Administrasi,. Tata Cara Pembayaran, tata Cara Penagihan,. Kadaluwarsa Penagihan,.Tata Cara Penghapusan Piutang Retribusi yang telah Kadaluwarsa,. Pengawasan,. Ketentuan Pidana,. Ketentuan Penyidikan,. Ketentuan Lain-lain, Ketentuan Penutup

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
12 Halaman

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 27 Tahun 2003

Penghapusan Keadaan Darurat Sipil Di Provinsi Maluku Utara

Pertahanan dan Keamanan, Militer

Status Peraturan

Diubah dengan :

KEPPRES No. 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Mencabut :

KEPPRES No. 40 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2000 Tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara
KEPPRES No. 88 Tahun 2000 tentang Keadaan Darurat Sipil Di Propinsi Maluku Dan Propinsi Maluku Utara

Download :
KEPPRES No.27 TH 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Cimahi Nomor 27 Tahun 2003

Ijin Usaha Di Bidang Perdagangan

Perlindungan Usaha, Perusahaan, Badan Usaha, Perdagangan Perizinan, Pelayanan Publik

Download :
Nomor 27 Tahun 2003_Peraturan Daerah Kota Cimahi tentang IJI.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kota Padang Sidempuan Nomor 27 Tahun 2003

Retribusi Izin Pengelolaan Pembuangan Air Limbah

Lingkungan Hidup Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
perda padangsidimpuan no.27 thn 2003_ok.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Muaro Jambi No. 27 Tahun 2003

ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur

Abstrak

ORGANISASI - TATA KERJA - KANTOR KEPENDUDUKAN - CATATAN SIPIL - KABUPATEN MUARO JAMBI

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD.2003/NO.17

Peraturan Daerah (PERDA) tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan urusan rumah tangga daerah dibidang Pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil maka perlu dibentuk organisasi dan tata kerja Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Muaro Jambi; Pembentukan organisasi dan tata kerja Kantor sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
UU No. 54 Tahun 1999; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; PP No. 6 Tahun 1988; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999.
Perda ini mengatur tentang ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL KABUPATEN MUARO JAMBI, meliputi Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi; Tata Kerja; Eselonering, Pengangkatan dan Pemberhentian.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Februari 2004.
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Muaro Jambi Nomor 33 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dinyatakan tidak berlaku lagi.
Uraian tugas serta hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
5 hlmn; 2 pnjlsn; 1 lmprn

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sumedang Nomor 27 Tahun 2003

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

Pajak dan Retribusi Daerah

Download :
No. 27 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Belitung No. 27 Tahun 2003

Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Belitung No. 21 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah

Download :
Perda_Kab Belitung_2003_27.Pdf

Abstrak

kantor-kearsipan-perpustakaan

2003

Peraturan Daerah (PERDA) NO. 27, LD Tahun 2003 Nomor 35

Peraturan Daerah (PERDA) tentang Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan

ABSTRAK:

Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003, setiap daerah diharuskan melakukan penataan organisasi perangkat daerah yang dimiliki sesuai dengan peraturan tersebut, yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 22 Tahun 1999; UU No. 25 Tahun 1999; UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 27 Tahun 2000; PP No. 25 Tahun 2000; PP No. 8 Tahun 2003; Keppres No. 44 Tahun 1999; Perda Kab. Belitung No. 18 Tahun 2000; Perda Kab. Belitung No. 8 Tahun 2003.
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang: Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan merupakan unsur pelaksana tugas tertentu pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten. Hal-hal yang diatur antara lain tugas dan fungsi Organisasi Kantor Kearsipan dan Perpustakaan, Susunan Organisasi yang meliputi Kepala Kantor, Sub Bagian Tata Usaha, Seksi Kearsipan, Seksi Perpustakaan dan Kelompok Jabatan Fungsional. Selain itu juga mengatur tentang tata kerja dan ketentuan peralihan.

CATATAN:

Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal .
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2002 tentang Organisasi Kantor Arsip dan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2002 tentang Organisasi Dinas Pendidikan sepanjang mengatur masalah perpustakaan dinyatakan tidak berlaku.
9 hlm.

Undang-undang (UU) No. 27 Tahun 2003

Panas Bumi

Pertambangan Migas, Mineral dan Energi

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi

Download :
UU Nomor 27 Tahun 2003.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 28 Tahun 2003

Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

APBN

Status Peraturan

Diubah dengan :

UU No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2003 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2004

Download :
UU Nomor 28 Tahun 2003.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2003

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Mei 2003.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2003.