Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

Menemukan 8.507 peraturan dalam 0,047 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 95 Tahun 2011

Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan Mengenai Pembebasan Visa bagi Pemegang Paspor Diplomatik dan Dinas (Agreement Between The Government Of The Republic Of Indonesia And The Government Of The Islamic Republic Of Pakistan On Visa Exemption For Holders Of Diplomatic And Service/Official Passports)

Pengesahan dan/atau Pembatalan Persetujuan/Konvensi/ Perjanjian Internasional

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 95 Tahun 2011

Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah Piutang, Utang, dan Hibah Negara/Daerah

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PERWALI Kota Palembang No. 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Mencabut :

Perwali No. 31 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah

Download :
PERWAKO-95-2011.pdf

Abstrak

tata-cara-pemberian-hibah-bantuan-sosial

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 95, BD.2011/NO.95

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial

ABSTRAK:

Guna memenuhi ketentuan Pasal 42 ayat (1) dan ayat (3) Permendagri No. 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD, perlu menetapkan pengaturan pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 8 Tahun 1985; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 40 tahun 2004; UU No. 24 Tahun 2007; UU No. 11 Tahun 2009; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 57 Tahun 2005; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; PP No. 71 Tahun 2010; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Permendagri No. 32 Tahun 2011; Perda No. 2 Tahun 2002; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai ketentuan umum, ruang lingkup, hibah, bantuan sosial, monitoring dan evaluasi, penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 14 Desember 2011.
Mencabut Perwali No. 31 tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Belanja Hibah
13 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 95 Tahun 2011

Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

Struktur Organisasi

Download :
pergub-95-2011.pdf

Abstrak

TENTANG-ORGANISASI-DAN-RINCIAN-TUGAS-POKOK-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DI-lINGKUNGAN-DINAS-PERTANIAN-TANAMAN-PANGAN-PROVINSI-BALI

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 95, BD.2011/No.95

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
BAB I KETENTUAN UMUM BAB II UPT DI LINGKUNGAN DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN PROVINSI BALI Pasal 14 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
8 Halaman

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 95 Tahun 2011

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 522/DL.002/DIKLAT 2000 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Semarang

Download :
pm._no._95_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Palembang Nomor 96 Tahun 2011

Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Status Peraturan

Mencabut :

Perwali No. 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

Download :
PERWAKO-96-2011.pdf

Abstrak

pelimpahan-wewenang-pesetujuan-penggunaan-anggaran-belanja

2011

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 96, BD.2011/NO.96

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

ABSTRAK:

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, bahwa Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya, maka perlu meninjau dan merubah Perwali No. 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah. Guna percepatan pelaksanaan APBD Kota Palembang serta degnan mempedomani huruf c Pasal 10 Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Permendagri No. 21 Tahun 2011, Kepala SKPD selaku Pejabat Pengguna Anggaran mempunyai tugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja. Untuk itu perlu menetapkan perwali ini.
Dasar hukum peraturan ini : UU No. 28 Tahun 1959; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 12 Tahun 2008; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; PP No. 20 Tahun 2001; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 38 Tahun 2007; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Perda No. 2 Tahun 2007; Perda No. 6 Tahun 2008; Perda No. 8 Tahun 2008.
Dalam peraturan ini diatur mengenai penetapan Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2011.
Mencabut Perwali No. 41 Tahun 2011 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian Persetujuan Penggunaan Anggaran Belanja, Belanja Bantuan Dan Belanja Tidak Terduga dalam Rangka Pengelolaan Keuangan Daerah
3 hlm

Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Bali Nomor 96 Tahun 2011

Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Bali

Struktur Organisasi

Download :
pergub-96-2011.pdf

Abstrak

TENTANG-ORGANISASI-DAN-RINCIAN-TUGAS-POKOK-UNIT-PELAKSANA-TEKNIS-DI-LINGKUNGAN-DINAS-PENDAPATAN-PROVINSI-BALI

2011

Peraturan Gubernur (PERGUB) NO. 96, BD.2011/No.96

Peraturan Gubernur (PERGUB) tentang Organisasi Dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Bali

ABSTRAK:

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 169 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Bali, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Rincian Tugas Pokok Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Dinas Pendapatan Provinsi Bali;
Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2008 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2011
Pasal 10 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2012.

CATATAN:

Peraturan Gubernur (PERGUB) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Januari 2012.
7 Halaman

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kulon Progo No. 96 Tahun 2011

Perubahan Atas Perbup Kulon Progo No.56 Tahun 2010 ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Status Peraturan

Mengubah :

PERBUP Kab. Kulon Progo No. 56 Tahun 2010 tentang Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 96 Tahun 2011

Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2012

APBN

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 96 Tahun 2011

Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Pendidikan

Status Peraturan

Dicabut dengan :

Permenhub No. 87 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Makassar

Mencabut :

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK.28/DL.002/DIKLAT 2001 tentang Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Makassar

Download :
pm._no._96_tahun_2011.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 97 Tahun 2011

Pedoman Sistem Akuntansi Keuangan (PSAK) Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang

Pendidikan Standar/Pedoman

Download :
pm._no._97_tahun_2011.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

Kriteria: Tahun: 2011

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perhubungan ini mulai berlaku pada tanggal 02 Desember 2011.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Desember 2011. Mengubah Perbup Kulon Progo No.56 Tahun 2010 ttg Uraian Tugas Unsur Organisasi Terendah Pada Kelurahan