Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 11.358 peraturan dalam 0,043 detik

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Wonosobo Nomor 40 Tahun 2020

Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Struktur Organisasi

Download file:

40.pdf

sekretariat daerah - tugas

2020

Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 40, BD.2020/No.42

Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo

ABSTRAK:

bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo, maka perlu menjabarkan uraian tugas Sekretariat Daerah sebagai pedoman kerja; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Sekretariat Daerah Kabupaten Wonosobo.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016; dan Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 1 Tahun 2020.
Peraturan ini mengatur tentang Susunan Organisasi dan Uraian Tugas Sekretariat Daerah.

CATATAN:

Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Agustus 2020.
37 hlm

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2020

Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021

Abstrak

APBD Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Standar/Pedoman

Download file:

Permendagri_No_40_Tahun_2020_+_Lampiran.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2019

Batas Daerah Antara Kota Makassar Dengan Kabupaten Maros Provinsi Sulawesi Selatan

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

Permendagri No.40 Tahun 2019.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Majene Nomor 40 Tahun 2014

Izin Penempatan Rumpon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Perikanan dan Kelautan

Download file:

PERBUP NO. 40 TAHUN 2014.docx

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 40 Tahun 1980

Pembentukan Kecamatan-Kecamatan Guguk Panjang, Mandiangin Koto Selayan Dan Aur Birugo Tigo Baleh Di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bukittinggi Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download file:

PP NO 40 TH 1980.pdf

Peraturan Pemerintah (PP) No. 40 Tahun 1986

Pembentukan Kota Administratif Cilegon

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

PP NO 40 TH 1986.pdf

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 2003

Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 40 Tahun 2003.pdf

Pembentukan Kabupaten - Seram Bagian Timur - Seram Bagian Barat - Kabupaten Kepulauan Aru - Provinsi Maluku

2003

Undang-undang (UU) NO. 40, LN. 2003/ No. 155, TLN NO. 4350, LL SETNEG : 14 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku

ABSTRAK:

Dalam rangka mewujudkan aspirasi masyarakat yang berkembang di Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, di bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Maluku Tenggara perlu dimekarkan.
dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 20 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 22 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Maluku; UU Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah; UU Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; UU Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik; UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD; dan UU Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPRD, DPD, dan DPRD.
Dalam UU ini diatur mengenai pembentukan, batas wilayah, dan ibu kota kabupaten; kewenangan daerah; pembinaan daerah; dan pemerintahan daerah. Dengan Undang-undang ini dibentuk Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru di Provinsi Maluku. Kewenangan Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Kepulauan Aru mencakup kewenangan, tugas dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus bidang pemerintahan yang diserahkan sejalan kepada kabupaten induk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2003.
Telah dilakukan uji materiil oleh MK dengan putusan Nomor 123/PUU-VII/2009.
Penjelasan : 22 hlm.

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mandailing Natal No. 40 Tahun 2016

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mandailing Natal

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

40-PERBUP TUPOKSI SOSIAL.pdf

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 40 Tahun 2017

Batas Daerah Kabupaten Lamandau Dengan Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Teritorial Indonesia

Download file:

PERMENDAGRI Nomor 40Tahun 2017.pdf

Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Solok Nomor 40 Tahun 2017

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SOLOK NOMOR 12 TAHUN 2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SOLOK

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Kebijakan Akuntansi

Download file:

PERBUP NO 40 TAHUN 2017 t... Akuntansi PEMDA.PDF

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Dalam Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 November 1980.