Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 251.890 peraturan dalam 0,039 detik

Undang-undang (UU) No. 44 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh

Abstrak

Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah

Download file:

UU Nomor 44 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 43 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

Abstrak

Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Mengubah

UU No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian

Download file:

UU Nomor 43 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 42 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Jaminan Fidusia

Abstrak

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Download file:

UU Nomor 42 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 41 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Kehutanan

Abstrak

Kehutanan dan Perkebunan

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
UU No. 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang

Mencabut

UU No. 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Download file:

UU Nomor 41 Tahun 1999.pdf

KEHUTANAN

1999

Undang-undang (UU) NO. 41, LN. 1999/ No.167, TLN NO. 3888, LL SETNEG : 32 HLM

Undang-undang (UU) tentang Kehutanan

ABSTRAK:

Hutan sebagai salah satu penentu sistem penyangga kehidupan dan sumber kemakmuran rakyat, cenderung menurun kondisinya, oleh karena itu keberadaannya harus dipertahankan secara optimal, dijaga daya dukungnya secara bijaksana, terbuka, profesional, serta bertanggung-gugat. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip penguasaan dan pengurusan hutan, dan tuntutan perkembangan keadaan, sehingga perlu diganti.
Dasar hukum UU ini adalah Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), Pasal 27, dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945; Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah; Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia; UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria; UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya; UU Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang; UU Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan UU Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.
Dalam UU ini diatur mengenai penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang berkeadilan dan berkelanjutan. Pembagian hutan berdasarkan statusnya yang terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Selain itu, hutan harus dilakukan pengelolaan yang dilakukan dengan kegiatan-kegiatan berupa: tata hutan dan penyusunan rencana pengelolaan hutan; pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan; rehabilitasi dan reklamasi hutan, dan perlindungan hutan dan konservasi alam.

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999.
Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka dinyatakan tidak berlaku: oschordonnantie Java en Madoera 1927, Staatsblad Tahun 1927 Nomor 221, sebagaimana telah diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 168, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1934 Nomor 63; dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketetnuan-ketentuan Pokok Kehutanan.
Telah dilakukan uji materiil oleh Mahkamah Konstitusi dengan putusan Nomor 35/PUU-X/2012.
Penjelasan : 29 hlm.

Undang-undang (UU) No. 40 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pers

Abstrak

Pers, Pos, dan Periklanan

Status Peraturan

Mencabut

UU No. 21 Tahun 1982 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967
UU No. 4 Tahun 1967 tentang Penambahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers
UU No. 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers

Download file:

UU Nomor 40 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 39 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Hak Asasi Manusia

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

UU Nomor 39 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 38 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Pengelolaan Zakat

Abstrak

Keagamaan, Ibadah, dan Penyelenggaraan Haji

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat

Download file:

UU Nomor 38 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 37 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Hubungan Luar Negeri

Abstrak

Ketatanegaraan, Kenegaraan

Download file:

UU Nomor 37 Tahun 1999.pdf

Undang-undang (UU) No. 36 Tahun 1999

• Berlaku mulai 24 tahun yang lalu

Telekomunikasi

Abstrak

Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Status Peraturan

Diubah dengan

UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
PERPU No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Mencabut

UU No. 3 Tahun 1989 tentang Telekomunikasi

Download file:

UU Nomor 36 Tahun 1999.pdf

telekomunikasi

1999

Undang-undang (UU) NO. 36, LN. 1999/ No. 154, TLN NO. 3881, LL SETNEG : 21 HLM

Undang-undang (UU) tentang Telekomunikasi

ABSTRAK:

bahwa tujuan pembangunan nasional adalah mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata meteriil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; bahwa penyelenggaraan telekomunikasi mempunyai arti strategis dalam upaya memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, memperlancar kegiatan pemerintahan, mendukung terciptanya tujuan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, serta meningkatkan hubungan antar bangsa; bahwa pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi telekomukasi yang sangat pesat telah mengakibatkan perubahan yang mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi; bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan perubahan mendasar dalam penyelenggaraan dan cara pandang terhadap telekomunikasi tersebut, perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali penyelenggaraan telekomunikasi nasional.
Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1) dan Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945.
1. KETENTUAN UMUM 2. ASAS DAN TUJUAN 3. PEMBINAAN 4. PENYELENGGARAAN 5. PENYIDIKAN 6. SANKSI ADMINISTRASI 7. KETENTUAN PIDANA 8. KETENTUAN PIDANA 9. KETENTUAN PENUTUP

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 08 September 2000.
Undang-Undang Nomor 36 tahun 1999 tentang Telekomunikasi mencabut Undang-Undang Nomor 3 tahun 1989 tentang Telekomunikasi.
Ketentuan mengenai penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai persyaratan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai perizinan penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan kontribusi pelayanan universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai pencatatan/perekaman pemakaian jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai interkoneksi jaringan telekomunikasi, hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai biaya hak penyelenggaraan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Susunan tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau tarif penyelenggaraan jasa telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Besaran tarif penyelenggaraan jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi ditetapkan oleh penyelenggara jaringan telekomunikasi dan atau jasa telekomunikasi dengan berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Pemerintah. Syarat-syarat untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai persyaratan teknis perangkat telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio dan orbit satelit yang digunakan dalam penyelenggaraan telekomunikasi diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai penggunaan spektrum frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan pengamanan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan mengenai tata cara permintaan dan pemberian rekaman informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.
40

Undang-undang (UU) No. 35 Tahun 1999

• Berlaku mulai 25 tahun yang lalu

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Abstrak

Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN

Status Peraturan

Dicabut dengan

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman

Mengubah

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

Download file:

UU Nomor 35 Tahun 1999.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Oktober 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 September 1999.

ABSTRAK:
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 23 September 1999.