Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.345 peraturan dalam 0,008 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 61 Tahun 1990

Perjalanan Dinas Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
PP NO 61 TH 1990.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 62 Tahun 2019

Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Perdagangannomor 13 Tahun 2019 Tentang Penugasan Bupati/Wali Kota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

APBN Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Mengubah :

Permendag No. 13 Tahun 2019 tentang Penugasan Bupati/Walikota Dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat Yang Didanai Melalui Dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019

Download :
Permendag No. 62 Tahun 2019.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 62 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan-Bagian- IBW-XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka)- Dari- Anggaran-Republik-Indonesia- Tahun-Dinas -1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 62, LN. 1957 No. 137, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW). Bagian IBW XIII (Perusahaan Tambang Timah di Bangka) dariAnggaran Republik Indonesia untuk dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 62 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.B.W. VI (Perusahaan Negeri Untuk Pembangkit Tenaga Listrik) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 62 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 63 Tahun 2023

Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
2023pmkeuangan063.pdf

Abstrak

Petunjuk Teknis - Dana Alokasi Khusus Fisik - Tahun Anggaran 2023

2023

Peraturan Menteri Keuangan NO. 63, BN 2023 (473): 3 hlm, jdih.kemenkeu.go.id

Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023

ABSTRAK:

Untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana alokasi khusus fisik, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap petunjuk teknis dana alokasi khusus fisik sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023.
Dasar hukum PMK ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 28 Tahun 2022; UU Nomor 39 Tahun 2008; Perpres Nomor 57 Tahun 2020; Perpres Nomor 15 Tahun 2023; PMK Nomor 118/PMK.01/2021; dan PMK Nomor 198/PMK.07/2021.
PMK ini mengatur perubahan atas lampiran Perpres Nomor 15 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, proses pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Tahun Anggaran 2023 terkait tematik dan bidang yang sedang dilakukan sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, dilanjutkan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

CATATAN:

Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2023.
Lampiran file: 216 hlm. (batang tubuh hlm 1 sd 3, lampiran hlm 4 sd 216).

Undang-undang (UU) No. 63 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 63 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian-IBW- XIV- (Perusahaan Batubara Umbilin)-Dari-Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun-Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 63, LN. 1957 No. 138, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Penetapan Bagian IBW XIV (Perusahaan Batubara Umbilin) Dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954. Bagian IBW XIV (Perusahaan Batu Bara Umbilin) dari Anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Undang-undang (UU) No. 63 Tahun 1954

Penetapan Bagian I.B.W. VII (Pelabuhan Makasar) dari Anggaran Republik Indonesia Untuk Tahun-Tahun Dinas 1952 dan 1953

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
UU Nomor 63 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 64 Tahun 2000

Perubahan Status Pelaksanaan Beberapa Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara Yang Semula Ditangguhkan Atau Dikaji Kembali

APBN BUMN Pengadaan Barang/Jasa

Status Peraturan

Mengubah :

KEPPRES No. 39 Tahun 1997 tentang Penangguhan/Pengkajian Kembali Proyek Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Dan Swasta Yang Berkaitan Dengan Pemerintah/Badan Usaha Milik Negara

Download :
Keputusan_Presiden_no_64 TH 2000.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 64 Tahun 1957

Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

APBN

Download :
UU Nomor 64 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Penetapan- Bagian-IBW XV- (Perusahaan- Batubara- Bukit- Asam) dari- Anggaran- Republik- Indonesia- Tahun- Dinas- 1954

1957

Undang-undang (UU) NO. 64, LN. 1957/No. 139, LL SETNEG : 2 HLM

Undang-undang (UU) tentang Penetapan Bagian IBW XV (Perusahaan Batubara Bukit Asam) dari Anggaran Republik Indonesia Tahun Dinas 1954

ABSTRAK:	- Pasal 113 dari Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia danPasal 1 dari Undang-undang Perusahaan Indonesia (IBW) Bagian IBW. XV (Perusahaan Batu Bara Bukit Asam) dari AnggaranRepublik Indonesia untuk tahun dinas 1954 ditetapkan seperti yangdinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.
CATATAN:	Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 01 Januari 1954. - - 2

Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Banda Aceh Nomor 64 Tahun 2019

RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH

APBN Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah

Download :
Perwal No 64 Thn 2019 Ttg Otsus dan DAK.pdf

Abstrak

dana otonomi khusus - dana alokasi khusus

2019

Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 64, BD. 2019/ No. 64

Peraturan Walikota (PERWALI) tentang RENCANA INDUK PEMANFAATAN DANA OTONOMI KHUSUS DAN DANA ALOKASI KHUSUS FISIK BIDANG PENDIDIKAN KOTA BANDA ACEH

ABSTRAK:

Bahwa dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana otonomi khusus dan dana alokasi khusus fisik bidang pendidikan di kota banda aceh sehingga memberi dampak positif dan signifikan terhadap pencapaian target pembangunan bidang pendidikan, perlu menyusun rencana induk pemanfaatan dana otonomi khusus (OTSUS) dan dana alokasi khusus (DAK) fisik bidang pendidikan kota Banda Aceh tahun 2019-2027.
Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 8 (Drt) Tahun 1956; UU No. 20 Tahun 2003; UU No. 11 Tahun 2006; UU No. 23 Tahun 2014; PP Nomor 5 Tahun 1983; PP Nomor 48 Tahun 2008; PP Nomor 17 Tahun 2010; Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2018.
Dalam Peraturan Walikota ini mengatur 4 Pasal terdiri dari BAB I Ketentuan Umum; BAB II Rencana Induk Pemanfaatan Dana Otsus dan DAK Fisik Bidang Pendidikan; BAB III Ketentuan Penutup.

CATATAN:

Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Desember 2019.
3 hal

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Desember 1990.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Menteri Perdagangan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Agustus 2019.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 08 Mei 2000.