PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERJNTAH DAERAH KABUPATEN BONE
2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, BD.2018/NO.14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEDOMAN PENGELOLAAN PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BONE
ABSTRAK:
a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan informasi
dan dan dokumentasi yang berkualitas diperlukan adanya
pedornan pengelolaan pe\ayanan informasi dan dokumentasi
pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bone;
b. bahwa Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Tata Kerja Pejabat Pengelola lnfonnasi dan Dokumentasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone sudah tidak sesuai
lagi dengan perkembangan keadaan dan peraturan
perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Bone tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
lnformasi dan Dokumentasi Pemerintah Daerah Kabupaten
Bone.
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959
tentang
Pembcntukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lcmbaga
Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74,
Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia
Nomorl822);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
lnformasi Publik (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846)
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lcmbaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor
·23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9
Tahun 2015 Tentang Pemerintahan Daerati (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanan Undang·Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan lnformasi Publik (Lembaran Negara Repub!ik
Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan lnformasi dan
Dokumentasi Kementerian Da1am Negeri dan Pemerintahan
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 157);
8. Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2015 tentang
Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
kabupaten Bone
BAB I KETENTUAN UMUM
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN
BAB III AKSES INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN
BAB V PPID
BAB VI KELEMBAGMN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB VII KELENGKAPAN PUO
BAB VIII MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
BAB IX KEBERATAN DAN SENOKETA INF'ORMASI
BAB X KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Januari 2018.
TAHUN 2018 NOMOR 14
31 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mentawai Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 14, Berita Daerah Kabupaten Madiun Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN USAHA KESEHATAN
SEKOLAH/MADRASAH KABUPATEN MADIUN
ABSTRAK:
a. bahwa ketentuan dalam Peraturan Bupati Madiun
Nomor 370 Tahun 2006 tentang Pengembangan
Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina Usaha
Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun sudah tidak
sesuai lagi dengan perkembangan saat ini sehingga
perlu disempurnakan;
b. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu
pendidikan dan prestasi belajar peserta didik yang
memperhatikan perilaku dan lingkungan hidup yang
sehat, perlu pembinaan dan pengembangan usaha
kesehatan sekolah/madrasah di setiap
sekolah/madrasah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Madiun tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah
Kabupaten Madiun;
Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan;
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang
Sistem Pendidikan Nasional; Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor
188/265/KPTS/013/2015 tentang Tim Pembinaan
Usaha Kesehatan Sekolah Provinsi Jawa Timur;
mengatur mengenai UKS /Madrasah antaralain: tujuan; kegiatan pokok; tugas dll
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Januari 2018.
Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka peraturan
Bupati Nomor 370 Tahun 2006, tentang Pembinaan dan
Pengembangan Usaha Kesehatan Sekolah dan Tim Pembina
Usaha Kesehatan Sekolah Kabupaten Madiun dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
-
jumlah 9 halaman
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Pacitan Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 14, Lembaran Daerah Kabupaten Pacitan Tahun 2018 Nomor 14
Peraturan Daerah (PERDA) tentang ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019
ABSTRAK:
Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 315 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
mengingat: UU no 17 th 2003 tentang keuangan negara; UU no 1 th 2004 tentang perbendaharaan negara; uu no 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara; PP no 39 tahun 2007 tentang pengelolaan keuangan negara/daerah; Perda Kab Pacitan no 6 tahun 2016 tentang APBD kabupaten Pacitan TA 2017; perda kab pacitan nomor 7 tahun 2006 tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah
Peraturan ini mengatur mengenai APBD TA 2019
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Desember 2018.
jumlah 7 halaman + 19 lampiran
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Mojokerto Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang PENGALOKASIAN BAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA BAGIAN BULAN JULI SAMPAI DENGAN DESEMEBER TAHUN 2017 PADA TA 2018
ABSTRAK:
bahwa terhadap pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bagian bulan Juli sampai dengan Desember tahun 2017 belum dapat dibayarkan pada tahun anggaran berkenaan sehingga perlu dialokasikan pada tahun anggaran 2018, maka perlu menetapkan peraturan bupati tentang pengalokasian bagian hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bagian bulan juli sampai dengan desember tahun 2017 pada Tahun Anggaran 2018
Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 2 Tahun 2012, Perda Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2017, Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017.
mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada desa bagian bulan juli sampai dengan desember 2017 pada tahun anggaran 2018 sebesar Rp. 15.468.736.017.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Maret 2018.
tidak ada
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
18 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Perlındungan,Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan (P4k) pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
ABSTRAK:
untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional
dan kegiatan teknis penunjang dari urusan bidang
Perkebunan perlu dibentuk UPT P4K di setiap Kecamatan; untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017
tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; untuk melaksanakan Surat Rekomendasi Gubemur
Sumatera Selatan Nomor 061/3093/VI/2017 tanggal 19
Desember 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Unit
Pelaksana Teknis
Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1959; Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 sebagimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang No 9 tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017; Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016; Peraturan Bupati Nomor 73 Tahun 2016
Peraturan ini memuat pembentukan, kedudukan dan tugas; uraian tugas dan fungsi; kepegawaian; keuangan; dan tata kerja UPT Perlindungan,
Pemasaran dan Pengembangan Perkebunan Kecamatan
pada Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 04 Januari 2018.
9 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sukamara Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tata Cara Perhitungan Dan Penetapan Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Sukamara
ABSTRAK:
bahwa dengan tingginya biaya operasional pengolahan air
minum pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM)
Kabupaten Sukamara dan untuk mengurangi kerugian perlu
ditinjau kembali tata cara perhitungan dan penetapan tarif air
minum yang berlaku saat ini. Agar PDAM Kabupaten Sukamara mampu berperan lebih besar
pada penyediaan air minum, berada pada kategori sehat dan
berkinerja baik, maka tarif air minum harus disesuaikan.
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2016; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 14
Tahun 2006; Peraturan Bupati Sukamara Nomor 30 Tahun 2011
BAB I
KETENTUAN UMUM;
BAB II
DASAR KEBIJAKAN PENETAPAN TARIF;
BAB III
BLOK KONSUMSI DAN KELOMPOK PELANGGAN;
BAB IV
TARIF AIR MINUM DAN BEBAN TETAP;
AB V
MEKANISME DAN PROSEDUR PENETAPAN TARIF;
BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ;
BAB XII
PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal .
13 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Singkawang Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGELOLAAN SAMPAH PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA SINGKAWANG
ABSTRAK:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Sampah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang;
Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No.12 Tahun 2001, UU No.18 Tahun 2008, UU No.12 Tahun 2011, UU No.5 Tahun 2014, UU No.23 tahun 2014, UU No.30 Tahun 2014, PP No.81 Tahun 2012, PP No.12 Tahun 2017, Permendagri No.33 Tahun 2010, Perda No.2 Tahun 2014, Perda No.3 Tahun 2016, Perwako No.63 Tahun 2016;
Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum; Pembentukan; Kedudukan; Susunan organisasi; Tugas Dan Fungsi; Tata kerja dan Pelaporan; Pembiayaan; Kepegawaian; Jabatan; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Peralihan; ketentuan penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret 2018.
Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku Peraturan Walikota Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Kebersihan dan Pertamanan pada Dinas Kebersihan dan Perumahan Kota Singkawang (Berita Daerah Kota Singkawang Tahun 2015 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Peraturan Daerah ini memiliki 9 halaman dan 1 halaman lampiran;
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal
ABSTRAK:
a. bahwa dengan adanya perubahan kebijakan mengenai honorarium kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2018 tanggal 2 April 2018 dan sesuai dengan Nota Dinas Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 028/2148/2018 tanggal 9 April 2018 Perihal Perubahan Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang sehingga perlu diubah;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal;
Dasar hukum peraturan ini adalah: UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 32 Tahun 1950; PP No. 16 Tahun 1976; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 27 Tahun 2014; PP No. 18 2016; PP No. 18 Tahun 2017; Perpres No. 73 Tahun 2011; Perpres No. 87 Tahun 2014; Perpres No. 16 Tahun 2018; Permendagri No. 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 45/PRT/M/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 45/PMK.05/2007; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.05/2009; Permendagri No. 80 Tahun 2015; Permendagri No. 29 Tahun 2016; Permendagri No. 33 Tahun 2017; Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49/PMK.02/2017; Perda Kab Kendal No. 11 Tahun 2007; Perda Kab Kendal No. 6 Tahun 2016; Perda Kab Kendal No. 7 Tahun 2016; Perda Kab Kendal No. 8 Tahun 2016; Perbup Kendal No. 45 Tahun 2017;
Dalam peraturan ini diatur mengenai perubahan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017 tentang Standardisasi Biaya Tahun Anggaran 2018 di Lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal yaitu: 1. Ketentuan ayat (8) Pasal 7 diubah dan ayat (9) Pasal 7 dihapus; 2. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 8 diubah; 3. Ketentuan Pasal 9 diubah; 5. Diantara ketentuan Pasal 14 dan Pasal 15 disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 14A dan Pasal 14B; 6. Ketentuan Pasal 19 diubah; 7. Ketentuan Pasal 20 diubah; 8. Ketentuan Pasal 21 diubah; 9. Ketentuan Pasal 22 diubah; 10. Ketentuan Pasal 24 diubah; 11. Ketentuan Lampiran I diubah; 12. Ketentuan Lampiran II diubah;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 12 April 2018.
Peraturan Bupati Kendal Nomor 45 Tahun 2017
12 hlm
Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Minahasa Nomor 14 Tahun 2018
Peraturan Daerah (PERDA) tentang Tata Cara Pengalokasian, Penetapan Rincian, Penyaluran, dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Minahasa TA 2018
ABSTRAK:
untuk melaksanakan ketentuan PP No. 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 8 tahun 2016; Dana Desa yang bersumber dari APBN, ditetapkan rinciannya oleh Bupati/Walikota setempat.
PP No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa dan perubahan-perubahannya
Rincian Dana Desa bersumber APBN
CATATAN:
Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Januari 2018.
12 halaman; 5 halaman Lampiran
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
