Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara 2018
ABSTRAK:
bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan kebijakan pengawasan tahunan sebagai acuan dalam menentukan prioritas pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2017; Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor
12 Tahun 2016; Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016;
Peraturan ini mengatur Ketentuan Umum; Fokus, Sasaran dan Jadwal Pengawasan; Ruang Lingkup; Tindak Lanjut Pengawasan; Pembiayaan; Penutup;
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2018.
Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat Ii Aceh Besar Dari Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh Ke Kemukiman Jonthoi Di Kecamatan Seulimeum Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Besar
ABSTRAK:
CATATAN:
Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 11 Oktober 1979.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Pekalongan Nomor 35 Tahun 2018
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 Tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan
ABSTRAK:
bahwa dengan telah diundangkanya Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan, perlu menindaklanjuti ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf e, yang mengatur bahwa setiap Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah disediakan pakaian dinas dan atribut yang salah satunya berupa pakaian dinas yang bercirikan khas Daerah 1 (satu) pasang dalam 1 (satu) tahun dan guna pelaksanaan pemenuhan tunjangan kesejahteraan berupa penyediaan pakaian dinas yang bercirikan khas Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan dalam rangka keserasian, dan kesesuaian pengaturan pelaksanaannya, maka Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pakaian Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan;
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1986; Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988; Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2013; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 6 Tahun 2011; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 4 Tahun 2016; Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor 14 Tahun 2017; Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 48 Tahun 2010;
Pearturan Bupati ini mengatur tentang perubahan pada Pasal 1, Pasal 2, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 16A, Pasal 33, Pasal 34.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 19 Juli 2018.
58 hlm
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Tanah Laut No. 35 Tahun 2010
Kepegawaian, Aparatur Negara Otonomi Daerah dan Pemerintah Daerah
2010
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, BD.2010/NO.35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Uraian Tugas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut
ABSTRAK:
Bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 46 Tahun 2009, maka perlu menetapkan uraian tugas
dari Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut;
Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam, perlu menetapkan Peraturan Bupati Tanah Laut tentang Uraian Tugas Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanah Laut.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007;Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007;Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 13 Tahun 2008
PERATURAN BUPATI INI MENERAPKAN TENTANG URAIAN TUGAS KANTOR KETAHANAN PANGAN KABUPATEN TANAH LAUT DENGAN SISTEMATIKA KETENTUAN UMUM; URAIAN TUGAS KANTOR KETAHANAN PANGAN; KETENTUAN LAIN-LAIN DAN KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2010.
15 Halaman
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Dumai Nomor 35 Tahun 2021
Peraturan Walikota (PERWALI) NO. 35, BD.2021/No.26 SERI E
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021
ABSTRAK:
Bahwa dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021, dimana untuk menindaklanjutinya perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Dumai Tahun 2021
Dasar Hukum Perwali ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018; Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 13 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 12 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2020; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2019; Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 6 Tahun 2021; Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 32 Tahun 2016; Peraturan Wali Kota Dumai Nomor 53 Tahun 2020;
Dalam Peraturan Wali Kota ini berisi 6 (enam) Bab dan 11 (sebelas) Pasal dengan materi pokok yang diatur meliputi Ketentuan Umum; Ketentuan Perubahan RKPD Tahun 2021; Ketentuan Penutup;
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 25 Agustus 2022.
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Flores Timur Nomor 35 Tahun 2017
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018
ABSTRAK:
Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 261 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu, menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2018.
Dasar hukum peraturan tersebut ialah: Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2017; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor Nomor 1 Tahun 2011; Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 14 Tahun 2005; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 13
Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2013; Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 10 Tahun 2016.
Peraturan tersebut berisi tentang: I. Ketentuan Umum; II. Rencana Kerja Pemerintah Daerah; III. Pengendalian dan Evaluasi; IV. Ketentuan Peralihan; V. Ketentuan Penutup.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Mei 2017.
5 halaman
Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Halmahera Barat Nomor 35 Tahun 2017
kabupaten halmahera barat-tugas pokok dan fungsi kecamatan
2017
Peraturan Bupati (PERBUP) NO. 35, Berita Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2017 Nomor 35
Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat
ABSTRAK:
Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat, maka perlu dijabarkan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat dengan Peraturan Bupati; Berdasarkan pertimbangan tersebut, perlu ditetapkan Peraturan Bupati Halmahera Barat tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat.
UU No. 60 Tahun 1958; UU No. 1 Tahun 2003; UU No. 33 Tahun 2004; UU No. 12 Tahun 2011; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 23 Tahun 2014; PP No. 79 Tahun 2005; PP No. 18 Tahun 2016; Perda Kab. Halmahera Barat No. 6 Tahun 2016; Perbup Halmahera Barat No. 10 Tahun 2016.
Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan Kabupaten Halmahera Barat dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Susunan Organisasi.
CATATAN:
Peraturan Bupati (PERBUP) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Agustus 2017.
4 Halaman, Lampiran: 12 Halaman.
Peraturan Walikota (PERWALI) Kota Yogyakarta No. 35 Tahun 2010
Peraturan Walikota (PERWALI) tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai
ABSTRAK:
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Tanjungbalai, maka perlu ditindak lanjuti dengan penyusunan kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja Dinas Ketenagakerjaan Kota Tanjungbalai.
UU Nomor 9 Drt Tahun 1956; UU nomor 12 Tahun 2011; UU nomor 5 Tahun 2014; UU nomor 23 Tahun 2014; UU nomor 30 Tahun 2014; PP nomor 20 Tahun 1987; PP nomor 18 Tahun 2016; Perda Kota Tanjungbalai Nomor 6 Tahun 2016.
Dalam peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum; uraian tugas dan fungsi; tata kerja dan ketentuan peralihan.
CATATAN:
Peraturan Walikota (PERWALI) ini mulai berlaku pada tanggal 28 Desember 2016.
16 Hlmn.
TENTANG DATABASE PERATURAN
Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat
