Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 3.340 peraturan dalam 0,01 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 257 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Kepala Staf Komando Berdikari
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 257 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 255 Tahun 1965
Pengangkatan Pejabat Departemen Urusan Jalan Raya Sumatera
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 255 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 254 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Para Sekretaris Pembantu Urusan Khusus Kompartemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 355 Tahun 1965 tentang Pencabutan Keputusan Presiden Nomor 254 Tahun 1965 Dan Pengangkatan Pembantu Menteri Koordinator Pendidikan Dan Kebudayaan Bidang Administrasi Umum, Pendidikan Khusus, Kebudayaan
Download file:
Keppres No 254 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 251 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Pembantu Menteri Pada Departemen Pembangunan Masyarakat Desa Dan Departemen Agraria
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Keppres No 251 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 250 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pembebasan Dr. Soenawar, S.H. Sebagai Pembantu Menteri Agraria Urusan Pelaksanaan
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Keppres No 250 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 248 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Pembantu Menteri Cipta Karya Dan Konstruksi Urusan Umum, Administrasi Keuangan, Industri Bahan Dan Alat-Alat Bangunan
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Jabatan/Profesi/Keahlian/Sertifikasi
Download file:
Keppres No 248 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 246 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Golongan Karya
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia
Download file:
Keppres No 246 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 245 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Anggota Dewan Pembangunan Dari Bank Pembangunan Indonesia
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 82 Tahun 1965 tentang Pengangkatan Anggota Dewan Pembangunan
Download file:
Keppres No 245 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 244 Tahun 1965
• Berlaku mulai 59 tahun yang lalu
Pengangkatan Sunjoto Sebagai Direktur Yang Diperbantukan Kepada Pimpinan Urusan BNI Urusan Koperasi Tani Dan Nelayan
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 244 Tahun 1965.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 242 Tahun 1965
Pemberian Cuti Berobat Kepada Menteri Koordinator Komparti Menteri Agama KH Sjafuddin Zuhri
Abstrak
Pelimpahan Kewenangan/Penugasan Pejabat Negara/Penugasan BUMN
Download file:
Keppres No 242 Tahun 1965.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan