Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 870 peraturan dalam 0,013 detik

Peraturan Pemerintah (PP) No. 73 Tahun 2000

Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya Hukum Acara dan Peradilan Kepegawaian, Aparatur Negara

Status Peraturan

Dicabut dengan :

PP No. 31 Tahun 2001 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, Dan Peradilan Agama Serta Janda/Dudanya

Download :
PP No.73 TH 2000.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 74 Tahun 2002

Pembentukan Kejaksaan Negeri Cikarang, Kejaksaan Negeri Bengkayang, Kejaksaan Negeri Cilegon, Kejaksaan Negeri Sendawar, Kejaksaan Negeri Sangatta Dan Kejaksaan Negeri Tua Pejat

Hukum Acara dan Peradilan Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download :
KEPPRES No.74 TH 2002.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 74 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Magelang-Semarang-Kudus Dan Magelang-Yogyakarta

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.74 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 74 Tahun 1948

Pengadilan Tentara. Susunan dan Kekuasaan. Peraturan Tentang Mengadakan Perubahan Dalam Peraturan Pemerintah Tahun 1948 Nomor 37 Dari Hal Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kejaksaan Tentara.

Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah sebagian :

PP No. 37 Tahun 1948 tentang Susunan dan kekuasaan Pengadilan/ Kejaksaan dalam Lingkungan Peradilan Ketentaraan.

Download :
PP No 74 Tahun 1948-kumham.pdf

Abstrak

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2020

Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Perpres Nomor 75 Tahun 2020.pdf

Abstrak

Pelaksanaan - Hak - Anak Korban - Anak Saksi

2020

Peraturan Presiden (PERPRES) NO. 75, LN.2020/NO.164, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.

Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Kurban dan Anak Saksi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perpres ini mengatur mengenai Anak Korban dan anak Saksi yang berhak atas semua Perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan. Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: 1) upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 75 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Surabaya-Belimbing-Semarang-Juana Dan Lamongan-Gresik

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.75 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 75 Tahun 1954

Acara Pidana Khusus untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Hukum Acara dan Peradilan Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang

Status Peraturan

Dicabut dengan :

UU No. 13 Tahun 1970 tentang Tata Cara Tindakan Kepolisian Terhadap Anggota-anggota/Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong

Download :
UU Nomor 75 Tahun 1954.pdf

Abstrak

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 76 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek-Trayek Cirebon-Kadipaten-Cileunyi

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.76 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Undang-undang (UU) No. 76 Tahun 1957

Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

Agraria, Pertanahan, Tata Ruang Hukum Acara dan Peradilan

Status Peraturan

Mengubah :

UU No. 28 Tahun 1956 tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-Tanah Perkebunan
UU No. 24 Tahun 1954 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-Tanah dan Barang-Barang Tetap yang Lainnya yang Bertakluk Kepada Hukum Eropah (Undang-Undang Darurat No. 1 Tahun 1952) Sebagai Undang-Undang

Download :
UU Nomor 76 Tahun 1957.pdf

Abstrak

Pengubahan- Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 -dan -Undang-Undang No. 28 Tahun 1956- Mengenai- Penggantian- Perkataan- "Menteri Kehakiman"- Dengan- Perkataan- "Menteri Agraria"

1957

Undang-undang (UU) NO. 76, LN. 1957 No. 163, LL SETNEG : 3 HLM

Undang-undang (UU) tentang Pengubahan Undang-Undang No. 24 Tahun 1954 dan Undang-Undang No. 28 Tahun 1956 Mengenai Penggantian Perkataan "Menteri Kehakiman" Dengan Perkataan "Menteri Agraria"

ABSTRAK:

a.bahwa soal pemberian hak atas tanah serta pemindahannya adalahtermasuk lingkungan kekuasaan Menteri Agraria;b.bahwa pada waktu ini kekuasaan memberi izin untuk serah-pakai danmemindahkan hak-hak atas tanah dan barang-barang tetap lainnyasebagai yang diatur dalam Undang-undang No.24 tahun 1954 dandalam Undang-undangNo. 28 tahun 1956, masih termasuk dalamlingkungan kekuasaan Menteri Kehakiman dan berhubung dengan apayang tersebut dalam sub a perlu dialihkan kepada Menteri Agraria;
pasal 89 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia;
Perkataan "Menteri Kehakiman" dalam pasal tunggal ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang tetap lainnya yang bertakluk 1954) dan dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasar 2 ayat (3) Undang-undang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah Perkebunan (Undang-undang No. 28 tahun 1956) diganti dengan perkataan "Menteri Agraria

CATATAN:

Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Desember 1957.
Undang-undang tentang Penetapan Undang-undang Darurat tentang Pemindahan Hak Tanah-tanah dan Barang-barang tetap lainnya yang bertakluk 1954) dan dalam Pasal 1 ayat (1) serta Pasar 2 ayat (3) Undang-undang tentang Pengawasan Terhadap Pemindahan Hak atas Tanah-tanah Perkebunan (Undang-undang No. 28 tahun 1956)
-
3

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 77 Tahun 1957

Penolakan Banding Untuk Mengangkut Barang Dengan Truk Melalui Trayek Magelang-Semarang-Kudus

Hukum Acara dan Peradilan

Download :
Keppres No.77 Tahun 1957.pdf

Abstrak

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Pemerintah (PP) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Agustus 2000.

ABSTRAK:
CATATAN:	Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 01 November 2002.