Logo
Login
Adv. Search

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 788 peraturan dalam 0,005 detik

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 4 Tahun 1984
• Berlaku mulai 40 tahun yang lalu
Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Diubah dengan
  1. KEPPRES No. 72 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1997
  2. KEPPRES No. 35 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberpa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 37 Tahun 1988
  3. KEPPRES No. 8 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan
  4. KEPPRES No. 37 Tahun 1988 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Badan Pengelola Gelanggang Olah Raga Senayan Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah, Terakhir Dengan Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 1988
  5. KEPPRES No. 39 Tahun 1987 tentang Perubahan Kepengurusan Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Senayan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 25 Tahun 1965 tentang Pedoman Penggunaan Gelora Loka Yayasan Gelanggang Olah Raga Bung Karno
  2. Keputusan Presiden Nomor 318 Tahun 1962 tentang Pembentukan Yayasan Gelanggang Olahraga Bung Karno
  3. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 1966 serta memberhentikan dengan hormat pejabat-pejabat yang diangkat dengan Keputusan Presiden ini disertai ucapan terima kasih atas segala jasa serta pengabdiannya
Download file:
KEPPRES NO 4 TH 1984.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 13 Tahun 1971
• Berlaku mulai 53 tahun yang lalu
Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1967 Tentang Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Memberhentikan Ketua dan Anggota Kwartir Nasional
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Mencabut
  1. KEPPRES No. 117 Tahun 1967 tentang Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964
Download file:
Kep.Pres No. 13 Tahun 1971.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 117 Tahun 1967
• Berlaku mulai 57 tahun yang lalu
Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 13 Tahun 1971 tentang Mencabut Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 117 Tahun 1967 Tentang Susunan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka dan Memberhentikan Ketua dan Anggota Kwartir Nasional
Mencabut
  1. KEPPRES No. 186 Tahun 1964 tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Keanggotaan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
  2. KEPPRES No. 140 Tahun 1964 tentang Pengangkatan Anggota Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
  3. KEPPRES No. 156 Tahun 1963 tentang Penetapan Susunan Anggota Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka, Kwartir Nasional, Dan Kwartir Nasional Harian
Download file:
Kepres No.117 Tahun 1967.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 186 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pemberhentian Dan Pengangkatan Dari Keanggotaan Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 117 Tahun 1967 tentang Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964
Download file:
Keppres No 186 Tahun 1964.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 179 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pembentukan Komite Nasional Teknik Keolahragaan
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga
Download file:
Keppres No 179 Tahun 1964.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 177 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pengangkatan Ketua, Wakil Ketua Dan Anggota Dewan Olah Raga Republik Indonesia
Abstrak
Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Pemuda dan Olah Raga
Download file:
Keppres No 177 Tahun 1964.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 164 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Peresmian Sekolah Tinggi Olah Raga Cabang Yogyakarta dan Cabang Bandung
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga Pendidikan
Download file:
Keppres No 164 Tahun 1964.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 140 Tahun 1964
• Berlaku mulai 60 tahun yang lalu
Pengangkatan Anggota Kwartir Nasional Gerakan Pramuka
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 117 Tahun 1967 tentang Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964
Download file:
Keppres No 140 Tahun 1964.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 157 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Penetapan Gerakan Pramuka Aparatur Pembantu Dalam Usaha Kesejahteraan Rakyat
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga Bantuan, Sumbangan, Bencana/Kebencanaan, dan Penanggulangan Bencana
Download file:
Keppres No 157 Tahun 1963.pdf
Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 156 Tahun 1963
• Berlaku mulai 61 tahun yang lalu
Penetapan Susunan Anggota Majelis Pimpinan Nasional Gerakan Pramuka, Kwartir Nasional, Dan Kwartir Nasional Harian
Abstrak
Pemuda dan Olah Raga
Status Peraturan
Dicabut dengan
  1. KEPPRES No. 117 Tahun 1967 tentang Mencabut Keputusan-Keputusan Presiden Nomor 156 Tahun 1963, Nomor 140 Tahun 1964, dan Nomor 186 Tahun 1964
Download file:
Keppres No 156 Tahun 1963.pdf

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan