Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.222 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan

Download file:

Perpres Nomor 75 Tahun 2020.pdf

Pelaksanaan - Hak - Anak Korban - Anak Saksi

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 75, LN.2020/NO.164, jdih.setkab.go.id : 12 hlm.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 90 ayat (2) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Pelaksanaan Hak Anak Kurban dan Anak Saksi.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
Perpres ini mengatur mengenai Anak Korban dan anak Saksi yang berhak atas semua Perlindungan dan hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundnag-undangan. Selain hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, Anak Korban dan Anak Saksi berhak atas: 1) upaya Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga; 2) Jaminan Keselamatan, baik fisik, mental, maupun sosial; dan 3) kemudahan dalam mendapatkan informasi mengenai perkembangan perkara.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Juli 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 68 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Komisi Nasional Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Download file:

Perpres Nomor 68 Tahun 2020.pdf

Komisi - Nasional - Disabilitas

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 68, LN.2020/NO.144, JDIH.SETKAB.GO.ID : 12 HLM.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Nasional Disabilitas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Komisi Nasional Disabilitas.
Dasar hukum Perpres ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Perpres ini mengatur mengenai pembentukan Komisi Nasional Disabilitas (KND) yang merupakan lembaga nonstruktural dan bersifat independen. KND berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dengan tugas melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan advokasi pelaksanaan penghormatan, pelindungan, dan pemenuhan hak penyandang disabilitas. Struktur organisasi KND terdiri dari ketua merangkap anggota, wakil ketua merangkap anggota, dan 5 (lima) orang anggota.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 67 Tahun 2020

• Berlaku mulai 4 tahun yang lalu

Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

Abstrak

Hak Asasi Manusia Honorarium, Gaji, Penghasilan, Uang Kehormatan, Tunjangan, Penghargaan, Hak Lainnya

Download file:

Perpres Nomor 67 Tahun 2020.pdf

Syarat - Tata Cara - Pemberian - Penghargaan - Penghormatan - Pelindungan - Pemenuhan - Hak - Penyandang - Disabilitas

2020

Peraturan Presiden (Perpres) NO. 67, LN.2020/NO.143, JDIH.SETNEG.GO.ID : 13 HLM.

Peraturan Presiden (Perpres) tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Penghargaan Dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

ABSTRAK:

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Syarat dan Tata Cara, Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Dasar hukum Peraturan Presiden (Perpres) ini adalah Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Perpres ini mengatur mengenai Syarat dan Tata Cara, Pemberian Penghargaan dalam Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pemberian Penghargaan bertujuan untuk memotivasi orang perseorangan, badan hukum, lembaga negara, dan penyedia fasilitas publik dalam mewujudkan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan. Pemberian penghargaan dapat diberikan dalam bentuk lencana, trofi, piagam, dan/atau penghargaan lainnya.

CATATAN:

Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 2020.

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Abstrak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Mengubah

PERPRES No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Download file:

Perpres Nomor 33 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 60 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Abstrak

Hak Asasi Manusia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download file:

Perpres Nomor 60 Tahun 2016.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Diubah dengan

PERPRES No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Mencabut

PERPRES No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014

Download file:

Perpres Nomor 75 Tahun 2015.pdf

Perpres Nomor 75 Tahun 2015 - Lampiran 1.pdf

Perpres Nomor 75 Tahun 2015 - Lampiran 2.pdf

Perpres Nomor 75 Tahun 2015 - Lampiran 3.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 175 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Pendidikan

Download file:

Perpres Nomor 175 Tahun 2014.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014

• Berlaku mulai 11 tahun yang lalu

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Perpres Nomor 18 Tahun 2014.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014

Abstrak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Mencabut

KEPPRES No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Download file:

Perpres_no_23_2011.pdf

Perpres_no_23_2011 - matriks.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres Nomor 4 Tahun 2023.pdf

Tim Pemantau - Pelaksanaan Rekomendasi - Penyelesaian Non-Yudisial - Pelanggaran - Hak Asasi Manusia yang Berat - ham

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 4, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

ABSTRAK:

Guna mewujudkan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam rangka menjaga persatuan nasional melalui upaya rekonsiliasi, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa lalu. Untuk melaksanakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa lalu, perlu membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi dimaksud.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Keppres ini mengatur mengenai pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Tim Pemantau PPHAM) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tim Pemantau PPHAM mempunyai tugas: 1) memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan 2) melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Masa kerja Tim Pemantau PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pemantau PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Lampiran file: 9 hlm.

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 13 Juli 2016.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 23 Juni 2015.

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (PERPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Desember 2014.