Pencarian Peraturan

Adv. Search

Tentang

Nomor

Tahun

Entitas

Jenis

Tag

PENCARIAN PERATURAN

Menemukan 1.180 peraturan dalam 0,005 detik

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 33 Tahun 2018

• Berlaku mulai 6 tahun yang lalu

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Abstrak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Mengubah

PERPRES No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Download file:

Perpres Nomor 33 Tahun 2018.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) No. 60 Tahun 2016

• Berlaku mulai 8 tahun yang lalu

Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Abstrak

Hak Asasi Manusia Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga/Badan/Organisasi

Status Peraturan

Diubah dengan

PERPRES No. 87 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Download file:

Perpres Nomor 60 Tahun 2016.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 75 Tahun 2015

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025

Diubah dengan

PERPRES No. 33 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Mencabut

PERPRES No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014

Download file:

Perpres Nomor 75 Tahun 2015.pdf

Perpres Nomor 75 Tahun 2015 - Lampiran 1.pdf

Perpres Nomor 75 Tahun 2015 - Lampiran 2.pdf

Perpres Nomor 75 Tahun 2015 - Lampiran 3.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 175 Tahun 2014

• Berlaku mulai 9 tahun yang lalu

Pendidikan dan Pelatihan Terpadu Bagi Penegak Hukum dan Pihak Terkait Mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Acara dan Peradilan Pendidikan

Download file:

Perpres Nomor 175 Tahun 2014.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 18 Tahun 2014

• Berlaku mulai 10 tahun yang lalu

Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Download file:

Perpres Nomor 18 Tahun 2014.pdf

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 23 Tahun 2011

• Berlaku mulai 13 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014

Abstrak

Hak Asasi Manusia Program, Rencana Pembangunan dan Rencana Kerja

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 75 Tahun 2015 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2015-2019

Mencabut

KEPPRES No. 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Download file:

Perpres_no_23_2011.pdf

Perpres_no_23_2011 - matriks.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 4 Tahun 2023

• Berlaku mulai setahun yang lalu

Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres Nomor 4 Tahun 2023.pdf

Tim Pemantau - Pelaksanaan Rekomendasi - Penyelesaian Non-Yudisial - Pelanggaran - Hak Asasi Manusia yang Berat - ham

2023

Keputusan Presiden (KEPPRES) NO. 4, jdih.setneg.go.id: 9 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) tentang Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat

ABSTRAK:

Guna mewujudkan komitmen terhadap hak asasi manusia dalam rangka menjaga persatuan nasional melalui upaya rekonsiliasi, pemerintah telah menetapkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa lalu. Untuk melaksanakan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa lalu, perlu membentuk Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi dimaksud.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28I ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Keppres ini mengatur mengenai pembentukan Tim Pemantau Pelaksanaan Rekomendasi Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat (Tim Pemantau PPHAM) yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Tim Pemantau PPHAM mempunyai tugas: 1) memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan pelaksanaan rekomendasi Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu oleh Menteri/Pimpinan Lembaga; dan 2) melaporkan kepada Presiden paling sedikit 6 (enam) bulan sekali dalam setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan.

CATATAN:

Keputusan Presiden (KEPPRES) ini mulai berlaku pada tanggal 15 Maret 2023.
Masa kerja Tim Pemantau PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keputusan Presiden ini sampai dengan tanggal 31 Desember 2023.
Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim Pemantau PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Lampiran file: 9 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) Nomor 17 Tahun 2022

• Berlaku mulai 2 tahun yang lalu

Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

Abstrak

Hak Asasi Manusia Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

Keppres Nomor 17 Tahun 2022.pdf

Pembentukan - Tim Penyelesaian - Non-Yudisial - Pelanggaran - Hak Asasi Manusia - Berat - Masa Lalu

2022

Keputusan Presiden (Keppres) NO. 17, jdih.setneg.go.id: 7 hlm.

Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Tim Penyelesaian Non-Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu

ABSTRAK:

Hingga saat ini pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu belum terselesaikan secara tuntas, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat masa lalu secara independen, objektif, cermat, adil dan tuntas, diperlukan upaya alternatif selain mekanisme yudisial dengan mengungkapkan pelanggaran yang terjadi, guna mewujudkan penghargaan atas nilai hak asasi manusia sebagai upaya rekonsiliasi untuk menjaga persatuan nasional.
Dasar hukum Keppres ini adalah Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28l ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan UU Nomor 39 Tahun 1999.
Keppres ini mengatur mengenai pembentukan Tim Penyelesaian Non Yudisial Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat Masa Lalu, yang selanjutnya dalam Keppres ini disebut Tim PPHAM. Tim ini berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dengan susunan Tim terdiri atas Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Dalam melaksanakan tugas, Tim PPHAM dibantu oleh Sekretariat yang mempunyai tugas memberikan dukungan teknis dan administratif dan memperoleh bantuan yang diperlukan dari kernenterian/lernbaga dan pemerintah daerah, serta pihak-pihak lain yang dipandang perlu.

CATATAN:

Keputusan Presiden (Keppres) ini mulai berlaku pada tanggal 26 Agustus 2022.
Masa kerja Tim PPHAM mulai berlaku sejak ditetapkannya Keppres ini sarnpai dengan tanggal 31 Desember 2022.
Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas Tim PPHAM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui Bagian Anggaran Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Lampiran: 7 hlm.

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 7 Tahun 2005

• Berlaku mulai 19 tahun yang lalu

Pembentukan Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Komisi Kebenaran Dan Rekonsiliasi

Abstrak

Hak Asasi Manusia Hukum Pidana, Perdata, dan Dagang Pembentukan, Perubahan, dan Pembubaran Komisi/Komite/Badan/Dewan/Staf Khusus/Tim/Panitia

Download file:

KEPPRES NO 7 TH 2005.pdf

Keputusan Presiden (KEPPRES) No. 40 Tahun 2004

• Berlaku mulai 20 tahun yang lalu

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009

Abstrak

Hak Asasi Manusia

Status Peraturan

Dicabut dengan

PERPRES No. 23 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 20112014

Mencabut

KEPPRES No. 61 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 129 Tahun 1998 Tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia Indonesia

Download file:

KEPPRES No.40 TH 2004.pdf

First
Previous
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Next
Last

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

PENCARIAN PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT

ABSTRAK:
CATATAN:	Peraturan Presiden (Perpres) ini mulai berlaku pada tanggal 11 April 2018.